oleh

Usaha Rumah Kos Ilegal Tidak Terawasi DPMPTSP Mengaku Tidak Bisa Bertindak Tegas

Kabarmadura.id/Sampang-Sejak beberapa tahun terakhir, usaha rumah kos di Kabupaten Sampang kian menjamur. Sayangnya, maraknya pertumbuhan dan perkembangan rumah kos di Kota Bahari itu tidak mendapat pengawasan yang maksimal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat.

Alhasil, mayoritas usaha rumah kos di Sampang tidak dilengkapi dokumen izin alias ilegal. Parahnya, sejumlah rumah kos ilegal itu, kerap dijadikan tempat mesum. Meski demikian, pihak DPMPTSP Sampang mengaku hanya sebatas melakukan pembinaan tidak bisa memaksa para pelaku usaha untuk mengurus dan melengkapi izinnya.

Padahal, berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Sampang Nomor 47 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos, mewajibkan setiap rumah kos mengantongi izin usaha.

Pemilik rumah kos yang melanggar ketentuan perbup tersebut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan 9, dapat dikenakan sanksi administrasi, berupa teguran lisan dan tertulis, penghentian kegiatan sementara dan tetap serta dikenakan denda sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal DPMPTSP Abd. Adim membenarkan, jika keberadaan rumah kos banyak yang tidak dilengkapi izin, hingga saat ini hanya segelintir yang sudah lengkap izinnya.

Namun demikian, pihaknya mengaku tidak bisa berbuat banyak kendati sudah ada Perbup yang mengatur terkait sanksi untuk rumah kos ilegal tersebut.

“Kos yang berizin hanya segelintir, kami hanya sebatas memberikan pembinaan kepada pemilik rumah kos supaya segera mengurus izin sesuai peraturan yang berlaku,” ucap Abd. Adim saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin (5/11)

Lanjut dia, proses pengurusan izin berbagai jenis usaha seperti rumah kos itu, saat ini sudah melalui perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Dengan ketentuan itu, pihaknya hanya sebatas membantu, para pelaku usaha manakala mengalami kesulitan dan kendala dalam proses pengurusan izin secara online.

“Pemerintah daerah (DPMPTD, red) hanya sebatas memfasilitasi jika ada pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam pengurusan izin, seperti membantu dalam melengkapi sejumlah persyaratan yang dibutuhkan,” tukasnya. (sub/pin)

 

Komentar

News Feed