oleh

Usai Bebas, Mantan Camat Bongkar Alur Fee DD

Kabarmadura.id/SAMPANG-Kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dana desa (DD) Kecamatan Kedungdung pada tahun 2016 silam, kembali menguak ke permukaan publik. Hal itu terjadi, lantaran A. Junaidi, mantan camat Kedungdung yang juga mantan terpidana kasus fee DD tersebut mengungkap testimoni soal alur distribusi fee DD dalam kasusnya.

Pada penghujung tahun 2016 lalu, atau tahun kedua realiasi program pemerintah pusat itu, terjadi operasi tangkap tangan (OTT) di depan kantor Bank Jatim tertanggal 5 Desember 2016. Dalam kasus itu, salah satu terpidananya adalah A. Juniadi.

Kini, pria yang sudah menjalani hukumannya selama 27 bulan kurungan di Rumah Tahanan (Rutan) kelas IIB Sampang  tersebut, mengungkap bagaimana alur distribusi fee DD yang tidak terungkap dalam fakta persidangan.

Lelaki yang dinyatakan bebas sejak 9 Maret 2019 itu mengatakan, terdapat sejumlah rekayasa yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan saat proses sidang. Bahkan, alur distribusi fee DD yang mencapai 7,5 persen dari total anggaran DD per kecamatan, tidak tersentuh, meski dia berulangkali melontarkan pernyataan adanya penarikan fee DD yang terstruktur.

“Berbicara fee DD saat ini jelas ada dan terstruktur, bahkan itu bukan inisiatif camat, tapi memang sudah ada yang mengkoordinir, bahkan yang memimpin rapat penarikan fee DD saat ini kepala Bappemas Kabupaten Sampang,” katanya.

Penarikan fee DD tersebut diarahkan untuk uang pengamanan, yakni 7,5 persen, dengan rincian 4 persen untuk kecamatan dan 3,5 persen untuk kabupaten yang disetorkan kepada koordinator paguyuban camat melalui bendahara koordinator berinsial SY yang kini berada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sampang.

“Saat pengumpulan camat itu, pak kepala bappemas dan kabid yang menangani program dana desa yang hadir langsung dan dilaksanakan di ruang kepala Bappemas sendiri,” tambahnya.

“Nah setelah rapat itu, saya langsung mengumpulkan kepala desa se Kecamatan Kadungdung untuk menindaklanjutinya, setelah itu, feenya dikumpulkan kepada kasi PMD dan kasi pemerintahan yang membantu camat masing-masing,” timpalnya.

Dalam proses persidangan sudah beberapa kali dilontarkan, namun menurutnya, semua camat yang terkait langsung, berbohong di persidangan, bahkan kompak mengaku tidak pernah menyerahkan fee DD tersebut.

“Bahkan saat menyerahkan itu, ada camat Tambelangan yang satu meja saat ini, setelah shalat tarawih, tapi dalam kesaksiannya, dia mengaku hanya berpapasan dengan saya di pintu bendahara paguyuban itu, padahal Rp277 juta itu, camat Tambelangan menyaksikan langsung, kenapa harus berbohong, padahal disumpah,” kesalnya.

Dalam proses selanjutnya, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah saksi kunci untuk membongkar alur distribusi fee DD saat ini, karena orang tersebut sengaja tidak dikeluarkan sebagai saksi, karena ada pertimbangan yang tidak dimungkinkan.

“Saya ada saksi kunci, dia akan membeberkan semua, pada tahun 2016 itu sengaja saya tidak lontarkan, karena proses sidang yang tidak mungkin dipaksakan,” tegasnya.

Sementara itu, Amiruddin, yang pada tahun 2016 menjabat sebagai kepala Bappemas Sampang belum bisa dikonfirmasi, bahkan saat dihubungi melalui jaringan selluler hingga tiga kali belum ada jawaban. Saat ini, yang bersangkutan menjabar sebagai kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sampang.

Sebagai pengingat, dalam OTT yang terjadi di halaman Bank Jatim Cabang Sampang Senin (5/12/2016) silam, petugas mengamankan barang bukti uang senilai Rp1,5 miliar.

Dua orang ditetapkan sebagai tersangka hingga divonis oleh pengadilan, yaitu Kasi PMD Almarhum H. Kun Hidayat yang ditangkap saat OTT, serta Camat Kedungdung Ahmad Junaidi menjadi tersangka dari hasil pengembangan kasus tersebut. (awe/waw)

Komentar

News Feed