oleh

Usai Temui Menteri Kelautan, Harga Garam Tetap Terpuruk

Kabarmadura.id/Sampang-Meskipun sudah menemui Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Edi Prabowo, sejumlah perwakilan petani garam dari berbagai daerah, termasuk dari Madura mengaku, hal itu tidak lantas memperbaiki harga garam rakyat yang kian terpuruk.

Ketua Forum Petani Garam Madura (FPGM) Moh. Yanto mengatakan, saat bertemu dengan KKP, pihaknya membawa keluhan petani garam, khususnya terkait jumlah serapan garam rakyat oleh semua perusahaan yang hanya 700 ribu ton.

Padahal produksi garam rakyat di seluruh Indonesia mencapai 2,2 juta ton.

Namun sayang, kata Yanto, meski semua keluhan petani garamsudah disampaikan kepada KPP, termasuk rendahnya harga garam, penyerapan garam dan infrastruktur pertanian garam, belum menemukan titik temu.

Sebab sampai saat ini, harga garam kian terpuruk, bahkan jumlah penyerapan garam rakyat tidak kunjung ada peningkatan. Praktis, banyak garam rakyat, khususnya di Madura mengendap sejak dua tahun terakhir.

“Pada pertemuan itu, KPP hanya berjanji pemerintah akan memfasilitasi peningkatan jumlahgaram mencapai yang harus diserap perusahaan pengolah garam sebanyak 1,5 juta hingga 2 juta ton,” ucap Yanto kepada Kabar Madura, Kamis kemarin (28/11/2019).

Lebih lanjut Yanto membeberkan, pihaknya saat ini sedang mengajukan penetapan harga pokok penjualan (HPP) garam kepada presiden. Dia optimis, pengajuan HPP garam sebesar Rp1,6 ribu per kilogram itu bisa dikabulkan oleh pemerintah pusat.

Sementara, saat ini harga garam per satu karung dengan berat 70 kilogram, hanya dihargai sebesar Rp3.000. Harga itu, menurutnya sangat jauh dari kata layak, sebab biaya operasional yang dikeluarkan oleh petani sangat besar.

Selain itu, pihaknya juga mengusulkan pengurangan kos angkut garam melalui peningkatan infrastruktur di lahan penggaraman. Usulan itu, langsung diamini oleh KKP, tinggal menunggu realisasikan di lapangan.

Dengan beberapa persoalan yang dibawa ke KKP itu, pihaknya optimis persoalan garam di Madura bisa teratasi, dengan catatan KKP bisa memenuhi segala tuntutan petani garam, khususnya petani garam di Madura.

Saat ini, mayoritas petani di Sampang sudah berhenti memproduksi garam. Hal itu lantaran harga garam yang anjlok, ditambah serapan pabrikan yang sangat rendah, sehingga banyak garam rakyat yang ditimbun oleh petani.

“Jangan sampai ada pemikiran over produksi terhadap garam rakyat, yang ada itu adalah garam impor yang tidak terkendali,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Aliyadi mengatakan, persoalan garam menjadi kebijakan nasional. Diungkapkannya, kebijakan impor garam yang diberlakukan pemerintah pusat justru membuat petani garam tercekik.

Secara kelembagaan, DPRD Jatim akan bersurat ke presiden untuk menyelesaikan persoalan garam. Pihaknya akan mendorong pemerintah pusat untuk merevisi regulasi tentang impor garam.

“Harapannya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bisa menguntungkan petani garam lokal,” ungkapnya.

Politikus  PKB itu menyampaikan, di samping upaya advokasi ke pemerintah pusat, Komisi B DPRD Jatim juga mengusulkan adanya peraturan daerah(perda) perlindungan dan pemberdayaan petani garam di Jawa Timur.

Perda inisiasi legislatif itu sudah dimasukan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jatim. Bahkan dirinya optimis, usulan raperda perlindungan petani garam  masuk dalam program legislasi dareah (prolegda) 2020, sehingga bisa segera disahkan untuk menjadi payung hukum tataniaga garam.

Selain perlindungan pada petani garam, fokus yang akan diperjuangkan dalam perda itu, juga target serapan garam rakyat. Mengingat, masih banyak garam rakyat yang belum terserap hingga saat ini.

“Ini salah satu ikhtiar kami untuk memperjuangkan petani garam,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Perikanan dan Budidaya Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Sampang M. Mahfud mengungkapkan, ada sebanyak 308 ribu ton garam rakyat yang belum terjual, sehingga para petani khawatir, karena saat ini sudah memasuki musim hujan, dan harga garam anjlok.

“Jika harga garam tetap mahal, seperti tahun kemarin, para petani tetap memproduksi dan tidak terlalu khawatir, kendati sudah memasuki musim hujan,” jelasnya. (sub/pin)

 

Komentar

News Feed