USBN Dihapus, Guru Dituntut Cerdas

  • Whatsapp
(KM/SUBHAN) BERTAMBAH: Disdik Sampang menyebut tugas dan beban guru ke depan semakin berat. Guru dituntut bisa mengetahui semua potensi siswa.

Kabarmadura.id/Sampang-Penghapusan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), khususunya jenjang sekolah dasar (SD), mulai tahun 2021, bakal menambah beban guru pengajar. karena setiap guru dituntut mengetahui semua potensi siswa dan akan ada pelaporan kegiatan di kelas secara online.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang Nur Alam melalui Kabid Pembinaan SD Achmad Mawardi mengatakan, turunnya kebijakan penghapusan USBN itu, menjadi tantangan tersendiri bagi setiap sekolah. Sekolah sudah diberi kebebasan dalam membuat dan melaksanakan ujian untuk meluluskan siswanya.

Menurut dia, meskipun USBN itu ditiadakan, kurikulum dan tujuan pembelajan serta parameter guru dalam mengajar di kelas tetap ada. Artinya guru harus lebih peka terhadap potensi siswa. Karena parameternya tidak hanya berdasarkan hasil ujian, tetapi lebih kompleks, harus bisa mengetahui potensi masing-masing siswanya.

“Jadi bukan berarti USBN ditiadakan, lantas tidak ada ujian, tapi sekarang tidak diatu pemerintah lagi, namun menjadi kewenangan masing-masing sekolah, sesuai alternatif yang disarankan dalam permendikbud, makanya guru dituntut lebih peka terhadap potensi siswanya,” ucap Achmad Mawardi, Senin (3/2/2020).

Penghapusan USBN itu, merujak pada amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 43 tahun 2019 tentang penyelenggaran ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan dan ujian nasional, yang ditandatangi oleh Mendikbud Nadiem Makarim pada 10 Desember 2019 lalu.

Konsekuensi adanya kebijakan penghapusan USBN tersebut, setiap sekolah diberi kebebasan membuat soal dan menyelenggaran ujian sendiri untuk meluluskan para siswa kelas akhirnya.

Tidak adanya USBN, menurut Mawardi, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, namun dalam proses pembuatan soal, ada perubahan komposisi. Jikalau dulu pembuatan soal ujian sebanyak 75 persen dibuat oleh pemerintah pusat dan 25 persen dibuat oleh pemerintah daerah, kini 100 persen ditentukan oleh sekolah.

“Disdik hanya mengatur bagaimana semua sekolah memiliki parameter atau standar penilaian dalam menentukan kelulusan siswanya, biar sekolah tidak hanya seenaknya dalam meluluskan siswanya, tapi ada patokan yang jelas,” terangnya.

Sambung pria yang akrab disapa Wawang itu, juga selalu mengingatkan para guru untuk tidak alergi dengan aplikasi dan harus memahami teknologi informasi. Selain itu, persiapan mengajarnya harus lebih baik, karena dalam membuat soal, harus mencakup semua potensi siswa, tidak hanya mengandalkan ingatan, harus mengarah pada soal-soal yang mengembangkan pada nalar siswa.

“Kami selalu ingatkan guru agar bisa menyesuaian dengan tuntutan zaman, harus bisa android dan tidak alergi kepada aplikasi serta bisa mempersiapkan metode mengajar yang lebih baik,” terangnya. (sub/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *