Usulan Anggaran Pembangunan Pasar 17 Agustus Buram

  • Whatsapp
MENUNGGU: Para pengrajin masih memasarkan produksi batik di pasar tradisional 17 Agustus sambil lalu menunggu opersionalisasi sentra batik.

KOTA-Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan untuk mengoptimalkan tingkat perekonomian masyarakat cukup serius. Hanya saja, masih terkendala beberapa persoalan. Salah satunya, dana untuk pembangunan pasar.

Hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai anggaran pembangunan Pasar 17 Agustus Kelurahan Bugih sebagai fasilitas perekonomian masyarakat. Meski Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan sudah mengajukan anggaran untuk pembangunan sekitar Rp30 miliar.

Kejelasan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) 2019 masih ngambang.  Awalnya, pengajuan anggaran sebesar Rp25 miliar. Lantaran dirasa belum mampu memenuhi segala fasilitas, maka kembali mengajukan anggaran sekitar Rp5 miliar.

“Hanya saja untuk usulan anggaran ini belum ada respons positif dari legislatif. Kami hanya bisa berharap dan menunggu hasil pengusulan anggaran yang kami ajukan,” ujar Kadisperindag Pamekasan, Bambang Edy Suprapto, Kamis (15/8).

Menurutnya, disetujui atau tidaknya usulan tersebut bergantung pada keputusan para wakil rakyat. Jika legislatif menyeletujui anggaran maka pembangunan pasar tersebut bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya yakni pelelangan pekerjaan.

“Usulan dana tersebut di draf Kebijakan Umum Anggaran–Plafon Priorias Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Nominal anggaran itu berdasarkan hitungan sementara atas pengembangan pembangunan. Jika tidak bisa terpenuhi secara utuh, minimal bisa disetujui,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Hosnan Achmadi, berjanji akan mengawal usulan anggaran pembangunan tersebut, jika memang untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Meski demikian, pihaknya tidak memiliki wewenang penuh atas pengajuan tersebut.

“Kami sebagai leading sektor dari instansi yang bersangkutan hanya bisa mendukung. Kalau masalah disetujui atau tidak tergantung hasil kesepakatan teman-teman di Banggar,” responnya.

Lebih lanjut, Hosnan menegaskan, Banggar nantinya juga memantau untuk menentukan penganggaran program tersebut. Menurutnya, jika dinilai cukup mendesak dan memberikan manfaat bagi masyarakat kemungkinan besar menjadi perhatian.

“Jika memang manfaatnya cukup signifikan terhadap masyarakat maka bisa diprioritaskan. Insyaallah disetujui jika memang mendesak untuk dibangun. Apalagi sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat,” tukasnya. (ito/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *