oleh

Usulkan Kenaikan UMK Sebesar Rp1,9 Juta

Kabarmadura.id/Sampang-Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskumnaker) Kabupaten Sampang, sedang n mengajukan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2020 kepada Gubernur Jawa Timur menjadi Rp1.913.321, atau naik Rp150 ribu dari UMK tahun sebelum yang hanya Rp Rp1.763.050.

Kepala Seksi (Kasi) Hubungan Perindustrian Diskumnaker Sampang Heru Susandra mengatakan, pengajuan kenaikan UMK mengacu pada inflasi nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Karyawan.

“Saat ini tinggal nunggu Surat Keputusan (SK) penetapan oleh Gubenur Jatim pada tanggal (21/11/2019) mendatang,” ucap Heru kepada Kabar Madura, Selasa (5/11)

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, jika mengacu pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masyarakat di Kabupaten Sampang, usulan kenaikan UMK tersebut diakui masih belum sesuai. Sebab, berdasarkan hasil survei, khususnya di wilayah pantura, seperti di Kecamatan Ketapang, Banyuates, rata-rata kebutuhan hidup masyarakat di atas UMK yang diusulkan itu.

Meski demikian, pihaknya tidak bisa berbuat banyak, karena dalam proses pengusulan besaran UMK tersebut, harus mengacu pada tingkat inflasi secara nasional dan PP tentang pengupahan, tidak harus berdasarkan KHL masyarakat.

“Memang usulan UMK ini masih jauh dari KHL masyarakat, kami tetapi kami mengacu pada tingkat inflasi,” terangnya.

Lanjut Heru mengungkapkan, jumlah perusahaan atau badan usaha yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Bahari, tercatat sebanyak 262. Terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV), dan usaha perdagangan.

Namun perusahaan atau badan usaha yang sudah menerapkan UMK sesuai dengan ketentuan regulasi, masih di bawah angka 50. Sementara ratusan badan usaha lainnya masih belum menerapkan pengupahan sesuai UMK yang ditetapkan.

Kendati penerapan UMK di semua perusahaan itu bersifat wajib, namun pihaknya mengaku tidak bisa memberikan sanksi kepada badan usaha yang abai terhadap penerapan UMK tersebut.

Pihaknya berdalih, perusahaan sudah membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan para karyawannya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan dalam membayar gajinya.

“Kami tidak bisa berbuat banyak, meskipun mayoritas perusahaan abaikan UMK, kami hanya melayangkan surat teguran, tidak bisa menjatuhi sanksi,” tukasnya. (sub/pin)

 

Komentar

News Feed