Utamakan Ijazah, Peningkatan SDM Melalui Sekolah Paket di Sampang Tersisihkan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/JAMALUDDIN) TIDAK EFEKTIF: Pelaksanaan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di Sampang, tidak berjalan optimal dan terkesan hanya untuk memperoleh ijazah.

KABARMADURA.ID, SAMPANG -Puluhan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) atau yang dikenal dengan istilah sekolah paket tidak begitu efektif. Sebab, lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan bergerak dalam bidang pendidikan itu terkesan menjalankan program secara formalitas. Terlebih, di tengah adanya wabah Covid-19. Hal itu diungkapkan Ketua Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Koorda Sampang, Busiri, Rabu (7/7/21).

Menurutnya, pelaksanaan kegiatan pembelajaran PKBM seharusnya dijalankan secara serius dan maksimal. Tujuannya, untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Kondisi itu bisa tervcapa, apabila dilakukan pengawasan yang intens. Sehingga, semua peserta didik benar-benar melaksanakan tugas.

Bacaan Lainnya

Namun, pelaksanaan PKBM atau sekolah paket selama ini acuan utamanya adalah ijazah. Baik mulai dari paket A hingga C. Sehingga, peningkatan SDM tidak lagi menjadi prioritas. “Peningkatan SDM ini lebih penting. Perlu, keoptimalan dalam menjalankan program itu.  Tapi, realitanya tidak efektif dan terkesan hanya mencari ijazah saja,” ujarnya.

Sementara itu, Kasi Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang Rahman membenarkan, di tengah adanya Covid-19 proses kegiatan belajar PKBM dilaksanakan dengan sistem daring. Menurutnya, terdapat 32 lembaga yang menggelar  PKBM atau lebih dikenal sekolah paket.

Bahkan diakui, puluhan lembaga tersebut dikelola oleh organisasi kemasyarakatan dengan peserta didik minimal 10 orang. Lembaga yang mengelola, diwajibkan mempunyai program mulai dari paket A hingga  C. “Tahun kemarin ada 31, tapi sekarang ada penambahan. Jadi, semuanya ada 32 lembaga sekolah paket. Untuk peserta didik minimal 10 orang,” tuturnya.

Lebih lanjut, Rahman menjelaskan peserta didik dari masing-masing lembaga jumlahnya tidak sama. Namun, secara keseluruhan dari 32 lembaga terdapat 10 ribu  peserta didik. Selain itu, PKBM hanya untuk masyarakat pengangguran atau kondisi ekonominya lemah. “Sekolah paket dari A hingga C semuanya ada 9 kelas. Dari masing-masing paket ada 3 kelas,” jelasnya.

Kendati demikian, kegiatan itu benar-benar dilaksanakan. Hanya saja, untuk saat ini kondisi Covid-19 mengharuskan dilaksanakan secara daring. Bahkan, pengawasan sudah dilakukan hingga petugas kecamatan. “Yang mengawasi kami sendiri, tapi di kecamatan ada petugas juga. Selain itu, dari masing-masing lembaga PKBM ini melakukan pelaporan,” tukasnya.  (mal/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *