UTM Wajibkan Bayar UKT Penuh selagi Tidak Terinfeksi Covid-19 dan Orangtuanya Hidup

(FOTO: KM/HELMI YAHYA) PROTES: Mahasiswa UTM mendemo kebijakan rektornya di depan gedung graha utama UTM, Kamis (28/1/2020).

KABARMADURA.ID, BANGKALAN-Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi UTM Berjuang (AUB) mendemo Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Kamis (28/1/2020). Aksi di halaman Gedung rektorat, mereka menuntut uang kuliah tunggal (UKT) di kampusnya diturunkan sebesar 50 persen dari biasanya.

Mereka geram lantaran persyaratan pengajuan keringanan itu harus disertakan buktisurat kematian orang tua, atau bukti hasil swab test yang menyatakan bahwa orang tua mahasiswa harus terpapar Covid-19.

Korlap aksi AUB Wahed menyinggung terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Kementerian yang mendasari Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bacaan Lainnya

Dalam surat edaran itu menyebutkan bahwa perkuliahan di era kenormalan baru tetap boleh dilakukan dengan online ataupun offline.

“Kebijakan ini kami nilai timpang, karena kami harus bayarUKT penuh, tapi kuliah tidak efektif,” terangnya.

Wahed juga menyinggung Surat Keputusan Rektor UTM Nomor:028/UN46/HK.02/2021 Tentang Keringanan UKT  Mahasiswa Semester Genap 2020/2021.

Pada surat tertanggal 27 Januari 2021 itu, jelas mengatur penyesuaian penurunan UKT. Namun,syarat-syarat yang ditentukan dalam surat keputusan tersebut merupakan syarat yang tidak wajar.

”Masak iya seperti surat keterangan kematian, surat terkonfirmasi positif Covid-19 dan syarat-syarat yang tidak wajar lainya,” tegasnya.

Belum lagi, fasilitas dan sarana prasarana kampus yang tidak dinikmati oleh mahasiswa. Selama kuliah diganti online,mahasiswa tidak lagi merasakannya nyamannya fasilitas yang dibayar dengan UKT.

“Kalau kami yang bayar UKT saja tak menikmati fasilitas, lalu siapa yang menikmati, dan untuk apa uang kami,” terang Wahed.

Masa aksi meminta kepada pihak rekrorium mengeluarkan surat keputusan rektor yang baru. Yakni keputusan yang mengurangi bebanpembayaran UKT semester genap 2021/2022 sebesar 50 persen.Pengurangan yang dituntut adalah ditujukan kepada seluruh mahasiwa.tanpa syarat apapun.

”Kami menuntut pihak rektorium untuk transparansi terkait alokasi pengelolaan UKT dan memberikan kepastian dan transparansi terkait beasiswa PPA, BIDIKMISI pengganti dan KIP on going tahun 2020,” ulasnya.

Sementara itu, Wakil Rektor III UTM Agung Ali Fahmi yang menemui mahasiswa menegaskan bahwa pihak kampus telah memberi keringanan dan sudah diakses oleh mahasiswa hingga 90 persen lebih.

”Kami sudah berikan fasilitas pengajuan layanan pengurangan UKT ini, dan sudah banyak juga mahasiswa yang sudah diterima pengajuannya,” paparnya.

Sedangkan berkaitan dengan tuntutan masa aksi, pihaknya belum menyepakati. Sebab, kata Agung, masih perlu dirapat kembali bersama pimpinan kampus.

“Karena rektor tidak ada, maka kami akan segera menyampaikan apa yang telah adik adik sampaikan,” tuturnya.

Mengenai alokasi penggunaan dana UKT selama masa kuliah online, Agung menegaskan bahwa pihaknya sudah terbuka. Sehingga seharusnya tidak perlu dipertanyakan lagi.

”Kami sudah sangat terbuka perihal itu, lalu apa yang masih mau diperdebatkan lagi,” pungkasnya. (km59/waw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.