Validasi Pedagang, Disperindag Masih Mampu di Lima Pasar

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) LAMBAN: Pendataan terhadap semua pedagang pasar di Kota Keris hingga saat ini masih belum maksimal.

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Validasi pendataan pedagang di 31 pasar di Kabupaten Sumenep masih jauh dari harapan. Hal itu terbukti, dari target penyelesaian namun saat ini masih baru selesai di 5 pasar.

Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep, Ardiansyah Ali Shocibi mengatakan, lambatnya pendataan pedagang pasar karena terkendala sumber daya manusia (SDM). Sehingga, pendataan tidak kunjung selesai.

Bacaan Lainnya

“Bayangkan dari 31 pasar di Kota Keris hanya 12 petugas, ini tentu kurang,” katanya, Rabu (2/6/2021)

Diketahui, pendataan yang awalnya dilaksanakan pada Kamis (15/4/2021) dan ditarget selesai pada Mei 2021. Dia menegaskan, pendataan pedagang pasar yang saat ini sudah divalidasi, yakni di Pasar Talango sebanyak 125 pedagang, Pasar Pabrik sebanyak 82 pedagang, Pasar Marengan 152 pedagang, Pasar Tambang 52 pedagang, Pasar Kebundadap sebanyak 70 lebih pedagang.

“Saat ini masih tinggal 26 pasar yang pedagangnya tidak valid,” tegasnya.

Diketahui, 31 pasar yang datanya belum Valid Yakni, Pasar Anom Baru, Lenteng, Rubaru, Nyapar di Dasuk, Gapura, Prenduan, Ganding, Banasare di Rubaru, Kolpo di Batang-Batang, Manding, Shoping Centre di daerah Kota Sumenep, Bluto,Bangkal Toko, Ambunten, Basoka di Rubaru, Pasongsongan, Dungkek, Guluk-guluk, Lenteng Barat, Batang-Batang, Beringin, di Dasuk, 17 Agustus, Keles di Ambunten, Batuputih dan Pasar Bicabbi di Dungkek.

“Semua pedagang pasar yang belum rampung saat ini masih proses hingga 2 bulan lagi. Yakni Akhir Juli atau awal Agustus,” ulasnya.

Ardi menambahkan, dampak terbesar dari belum validnya jumlah pedagang, tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pasar yang saat ini ditarget Rp1,6 miliar.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari mengatakan, organisasi perangkat daerah (OPD) selalu beralasan atas tidak selesainya pendataan pedagang pasar. Padahal, setidaknya paling lambat 1 bulan selesai.

“Jika hingga saat ini belum selesai, maka pasti ke depan pemerintah akan merugi alias target PAD dari retribusi pasar bisa tidak tercapai,” ujarnya.

 

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menegaskan, selain itu, perlu adanya dorongan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) para pedagang untuk senantiasa melaporkan apabila ada berhenti berjualan ataupun ada tambahan pedagang baru.

“Intinya pendataan harus benar-benar valid,” pungkasnya. (imd/mam)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *