oleh

Verval Penerima Banpres PEN Lemah, Diskop UM Pamekasan Berdalih Terganjal Minim Anggaran

KABARMADURA.ID, Pamekasan – Program bantuan presiden (banpres) yang juga disebut sebagai bantuan pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp2,4 juta di Kabupaten Pamekasan, disinyalir tidak tepat sasaran. Bahkan, proses pengajuan dinilai sarat kejanggalan.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun oleh Kabar Madura, ada dugaan proses pengajuan bantuan tersebut disusupi data fiktif. Bahkan, ada warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan sebesar Rp2,4 juta, tetapi tidak memiliki usaha.

Namun demikian, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pamekasan Abdul Fata menepis anggapan tersebut. Menurutnya, dirinya berani menjamin penyaluran banpres itu sesuai aturan.

Fata mengakui, pihaknya minim data UMKM di Pamekasan. Sejauh ini, pihaknya hanya memiliki data UMKM sebanyak 3.000 ribu lebih, sementara jumlah UMKM di Kabupaten Pamekasan diakui jauh melebihi jumlah itu.

Namun karena Pamekasan mendapat jatah bantuan bagi 78 ribu UMKM, maka pihaknya menerima pengajuan bagi UMKM di Pamekasan yang tidak terdata di Dinas Koperasi dan UMKM Pamekasan.

Dalam pengajuannya, pihaknya hanya melakukan verifikasi berkas tanpa melakukan pemantauan secara langsung untuk memastikan setiap warga yang mengajukan benar-benar memiliki usaha.

Fata mengaku, pihaknya tidak melakukan peninjauan secara langsung karena tidak memiliki anggaran untuk melakukannya.

Sementara warga yang mengajukan jumlahnya sangat banyak dan akan menyita waktu serta tenaga pemerintah.

“Kami tidak punya anggaran untuk melakukan peninjauan secara langsung,” ujarnya, Senin (5/10/2020).

Namun demikian, pihaknya memastikan tidak terdapat pungutan liar dalam program ini. Sebab dirinya telah mewanti-wanti kepada semua petugas untuk tidak bermain-main dengan program tersebut.

Sementara menurutnya, bantuan tersebut disalurkan secara non tunai oleh bank yang ditunjuk pemerintah. Sehingga dana bantuan tersebut diberikan tanpa melibatkan pihaknya.

“Kalau saya berani jamin, saya tidak menerima sepeserpun dari program ini, saya juga sudah wanti-wanti petugas saya,” tambahnya.

Sekretaris Komisi II dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Moh. Ali meminta Diskop untuk segera memiliki database yang akurat agar saat ada program serupa pemerintah siap siaga dan tidak perlu menerima pengajuan kembali dari warga.

Namun menurutnya, database tersebut harus dipastikan bahwa warga yang terdaftar benar-benar merupakan pelaku usaha yang memiliki usaha mikro. Dengan begitu dia berharap, bantuan tersebut bermanfaat bagi masyarakat Pamekasan.

“Jadi kedepan kita harus punya database yang akurat, agar menjadi acuan saat ada program serupa,” ucapnya. (ali/pin)

Komentar

News Feed