Volume 14 Paket Pekerjaan Jalan Lingkungan di Bangkalan Bermasalah

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) MEMAPARKAN: Ketua Fraksi Keadilan Hati Nurani (Hanura) DPRD Bangkalan Musawwir mengungkapkan temuan-temuan penggunaan anggaran tahun 2020.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN -Belanja daerah tahun 2020 di Kabupaten Bangkalan, menjadi atensi Badan Pengaudit Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk melakukan audit keuangan. Terutama, terhadap volume 14 paket pekerjaan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Bangkalan.

Dari hasil audit yang dilakukan, ditemukan kekurangan volume pada belasan paket pekerjaan jalan lingkungan desa. Jika dikalkulasi, temuan kekurangan volume mencapai Rp167.925.815,40. Hal ini diungkapkan Ketua Fraksi Keadilan Hati Nurani (Hanura) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Musawwir, Selasa (15/6/2021).

Bacaan Lainnya

“Temuan BPK RI pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Kabupaten Bangkalan tahun 2020, agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala DPRKP Bangkalan Ishak Sudibyo mengatakan, kekurangan barang dari pemborong terjadi lantaran semua barang kurang terpantau. Dari 14 paket sudah dikembalikan baik kekurangan atau kelebihannya saat di lapangan. “Bukan kami yang kekurangan, tapi seperti konstruksi yang kurang, semua sudah dikembalikan,” responnya.

Kedepan, pihaknya telah melakukan evaluasi agar kejadian itu tidak terulang kembali. Bahkan berjanji, akan memperkuat pengawasan. Pada dasarnya, telah mempunyai tim teknis yang berfungsi membantu BPK dan tipikor untuk pengawasan di lapangan. “Jadi kami bentuk agar melakukan pengawasan di beberapa titik untuk mengawasi kegiatan itu,” tegasnya.

Adanya 14 paket bantuan pengadaan barang dan jasa temuan BPK RI ini berupa pekerjaan jalan lingkungan yang akan dialokasikan ke desa. “Bentuknya belanja sarana dan prasarana. Jadi, tahun 2022 nanti, kami akan menekan itu agar tidak ada kelebihan atau kekurangan. Kami sudah antisipasi dengan membuat aplikasi untuk kegiatan seperti itu. Bahkan kemarin, kegiatan drainase dan irigasi tidak ada temuan, dari 7 paket nol temuan,” jelasnya. (ina/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *