oleh

Wabah Covid-19, Pemkab Bangkalan Tetap Izinkan Salat Jamaah

Kabarmadura.id/BANGKALAN-Bertambahnya jumlah pasien yang terinfeksi Covid-19 di Bangkalan menjadi 5 orang, Bangkalan masuk Zona Merah. Namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan bersama ulama di Bangkalan menyepakati tetap berjalannya salat Jumat dan berjamaah di masjid atau musala.

Pasien kelima Bangkalan terinfeksi Covid-19 merupakan warga dari Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal.

Kesepakatan tetap berjalannya salat Jumat dan berjamaah tersebut, dilakukan Forum Komunikasi Pimpinnan Daerah (Forkopimda) Bangkalan dan tokoh Agama di Bangkalan.

Namun terdapat 10 poin yang harus diperhatikan masyarakat agar untuk tetap bisa menjalankan ibadah bersama. 10 poin tersebut di antaranya, salat Jumat dan berjamaah lainnya tetap bisa dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 serta berdasarkan zonasi kelurahan atau desa.

Meski kegiatan beribadah tetap bisa dilakukan, namun pemkab mengecualikan bagi orang yang masuk orang dalam pemantauan (ODP), orang dalam resiko (ODR). Termasuk orang yang baru datang dari luar negeri atau melewati zona merah. Mereka diminta tidak ikut salat berjamaah di masjid.

Poin tersebut juga mengatur, orang yang masuk dalam kategori pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang tanpa gejala (OTG) dilarang keluar rumah.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bangkalan KH. Syarifuddin Damanhuri menuturkan, meski salat Jumat dan jamaah tetap bisa dilaksanakan, takmir masjid diwajibkan menyediakan fasilitas cuci tangan (CTPS), melakukan penyemprotan masjid dengan desinfektan sebelum dan sesudah salat Jumat dan salat jemaah lainnya, serta melakukan pengukuran suhu.

“Saat melaksanakan salat jumat berjamaah, wajib menggunakan masker, karena itu menjadi kesepakatan pemerintah waktu rapat kemarin. Meski tetap bisa dilaksanakan, penerapan physhical distancing tetap kami lakukan saat kegiatan beribadah, kami wajibkan bagi jemaah salat jumat untuk berjarak minimal satu meter,” terangnya.

Tak hanya di situ, kesepakan juga beirisi kewajiban bagi takmir masjid agar selalu berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat serta gugus tugas Covid-19 dalam pelaksanaan salat Jumat ataupun jamaah. Kebersihan harus tetap dijaga, seperti karpet masjid digulung dan jemaah membawa sajadah sendiri.

“Untuk yang dilarang keluar rumah bagi yang disepakati bersama seperti OTG, ODR dan ODP bisa mengganti salat jumat dengan solat dhuhur di rumah masing-masing,” ujarnya.

Untuk solat Jumat, Pemkab Bangkalan meninta agar khotib mempersingkat waktu khotbah dan imam mempersingkat surat setelah Al-Fatihah dan bacaan doa dan wirid. Bahkan dalam kesepakatan itu menekankan adanya setiap pelaksanaan salat jumat dan jemaah diharapkan membaca Qunut Nazilah.

Sedangkan poin terakhir, setelah pelaksanaan salat jumat ataupun berjemaah lainnya, jamaah langsung pulang dan memperbanyak amalan dan doa penolak wabah di rumah masing-masing.

  1. Syarifudin juga meminta agar kepada seluruh masyarakat Bangkalan untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat ini.

“Sebab, imbauan dari pemerintah itu wajib dilaksanakan, jika dilanggar hukumnya haram,” tuturnya.

Hal senada yang dikatakan oleh Ketua Nahdatul Ulama (NU) Bangkalan KH. Makkih Nasir, menurutnya, ketentuan tetap dilaksanakannya solah tarawih berjamaah pada bulan Ramadan nanti mengacu pada ketentuan MUI pusat.

“Tetap diperbolehkan, asal sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan yakni menjaga jarak antarjamaah lainnya. Kami mengacu pada MUI pusat,” terangnya.

Namun hal itu berbeda dengan peraturan Kementerian Agama (Kemenag) yang sebelumnya menganjurkan penghentian sementara kegiatan saat bulan Ramadan yang menimbulkan berkumpulnya banyak orang, termasuk salah tarawih berjamaah.

Bahkan, Kemenag Bangkalan telah mengeluarkan surat edaran (SE) mengenai ketentuan beribadah ketika bulan Ramadan.

Surat edaran (SE) tersebut tertuang dalam Nomor 6 Tahun 2020 tentang panduan ibadah Ramadan dan Idulfitri 1441 H atau 2020. Salah satu isi SE tersebut, imbauan umat Islam untuk beribadah selama Ramadan dengan ketentuan fiqih ibadah. Kemenag meminta tidak ada pelaksanaan sahur on the road selama pandemi.

Mengenai SE kementerian tersebut, ia mengaku, telah meneruskan imbauan itu yang ditujukan kepada Kepala KUA dan seluruh Penyuluh Agama Islam PNS / non PNS melalui SE juga. Haris juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bangkalan dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) di wilayah masing-masing.

“Begitu juga dengan salat tarawih dan tadarusan bisa dilakukan di rumah masing-masing, tidak harus ke masjid atau musala,” ungkapnya. (ina/waw)

Komentar

News Feed