Wabup Pamekasan: Tidak Satu pun Galian C Berizin

News119 views

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN-Wakil Bupati (Wabup) Pamekasan RB Fattah Jasin mengklaim tidak berizinnya tambang galian C di Pamekasan akibat belum tuntasnya revisi rancangan Peraturan Daerah (raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kata Fattah, kendati yang memberikan izin Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim), salah satu pertimbangan keputusannya berdasarkan perda tersebut.

Banner Iklan Stop Rokok Ilegal

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan sudah menuntaskan berbagai proses dari tahapan revisi Raperda RTRW, mulai pembahasan, rekomendasi dari Pemprov Jatim dan harmonisasi dari Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM), terkecuali terdapat satu tahapan yang masih belum dilakukan, yakni; penetapannya di sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan.

“Jadi salah satu persyaratan mengapa pemprov belum memberikan izin terhadap pengajuan tambang galian C, karena dasar pemberian izin perda RTRW, nah itu saat ini masih dilakukan revisi dan sebentar lagi akan disahkan oleh dewan, setelah disahkan, itu merupakan database yang menunjukan di mana daerah tambangnya dan berapa hektar luas lahannya,” paparnya, Senin (31/7/2023).

Baca Juga:  Legislator Ingatkan Penyaluran PIP Kemenag di Sumenep Perlu Diawasi Bersama

Diakuinya, apabila sudah disahkan Perda RTRW oleh Pemkab Pamekasan, maka Pemprov Jatim akan memberikan izin tambang bagi perusahaan yang sudah mengajukan permohonan izin, dengan catatan persyaratan yang nantinya atur harus terpenuhi.

“Maka setelah perda RTRW sudah disahkan, maka izinnya akan dikeluarkan, baik kewenangannya kementerian, provinsi, maupun oleh kabupaten kota,” urainya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Pamekasan Bachtiar Effendy menyampaikan, berdasarkan Minerba One Map Indonesia terdapat 21 titik yang sedang diajukan izin penambangannya ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terdapat tiga titik yang sudah mengantongi izin wilayah izin usaha pertambangan.

Baca Juga:  Pemkab Sampang Bersiap Jual Aset Seharga Rp3 M di Surabaya

Ketiga titik tersebut berada di Kecamatan Pasean, satu titik diusulkan oleh PT Pamekasan Energi Nusantara, satu titik diusulkan oleh  PT Energi Indonesia, dan satu titik diusulkan oleh Madura Energi Nusantara.

Meski sudah mengantongi WIUP, ketiganya tidak diperbolehkan melakukan penambangan, karena ketentuannya harus menyelesaikan yakni izin produksi dan izin surat izin pertambangan batuan (SIPB).

“Sejauh ini kami terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada beberapa titik, tapi ketika kami di lapangan pemiliknya tidak ada, kami hanya bertemu dengan pekerjanya,” ujarnya.

Pewarta: Khoyrul Umam Syarif

Redaktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *