oleh

Wacana SMA Empat Tahun Dinilai Sulit Diterapkan

Kabarmadura.id/Sampang-Pemerintah (Pemprov) Jawa Timur mewacanakan durasi untuk sekolah menengah atas (SMA) atau yang sederajat ditempuh selama empat tahun. Namun, wacana itu dianggap sulit untuk terealisasi oleh sejumlah kalangan.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) Sumenep Sugiono Eksantoso juga berpendapat serupa. Namun sejauh ini, pihaknya belum menerima tindak lanjut wacana tersebut dari Dinas Pendididikan (Disdik) Jawa Timur.

“Belum ada surat edaran (SE), jika pun ada, akan lama prosesnya. Mungkin, butuh selama sepuluh tahun. Sebab, harus mengubah kurikulum baru,” katanya, Kamis (7/11).

Yang menurutnya sulit, karena dalam kurikulum, jenjang kelas hanya sampai XII. Jika ditambah, idealnya harus juga ganti kurikulum setelah 10 tahun. Hal tersebut berdasarkan aturan kurikulum pusat melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

“Jika SMA/SMK ditambah menjadi empat tahun, maka akan menghambat perguruan tinggi, atau memperlambat pendidikan pada perguruan tinggi bagi siswa dan siswi yang hendak melanjutkan,” paparnya.

Kendati tidak mempersoalkan adanya wacana menambah durasi untuk setingkat SMA, namun menurutnya, untuk merealisasikannya tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena butuh proses yang panjang.

“Jika hanya wacana menambah durasi waktu, silakan. Namun, wujud dari itu sangatlah sulit,” ujarnya.

Wacana pemprov mengenai penambahan durasi, tegas Sugiono, harus sejalan dengan pemerintah pusat. Sebab, kebijakan semacam itu sangat sulit dan butuh proses yang begitu panjang.

“Meski tidak ada penambahan waktu. Tetapi, bisa cepat melanjutkan ke perguruan tinggi akan lebih baik,” tukasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumenep Indra Wahyudi mengutarakan, penambahan waktu untuk SMA selama empat tahun diminta untuk dikaji ulang. Sebab, itu juga akan menambah beban pada para siswa karena dinilai tidak efektif.

“Saya kira pendidikan full day school jika sudah dimkasimalkan sudah dapat mencetak siswa yang militan, tanpa menanbah waktu tempuh,” tegasnya.

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, wacana dari pemprov tersebut harus melalui kajian-kajian yang matang. Sebab, akan berdampak tidak baik jika dipaksakan.

“Saya berharap semua kebijakan harus melalui kajian yang matang,” pungkasnya (imd/waw)

 

Komentar

News Feed