oleh

Wakil Ketua DPRD Khawatir Pamekasan Menjadi Tasikmalaya ke 2

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN – Diberlakukannya pembelajaran tatap muka (PTM) di Kabupaten Pamekasan, meninggalkan rasa was-was bagi sebagian pihak. Sebab, tidak lama ini kejadian di Kota Tasikmalaya, sebanyak 375 santri dan pengajar di salah satu pondok pesantren (ponpes) terinfeksi Covid-19.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Syafiuddin, mengatakan, kondisi saat ini merupakan kondisi simalakama. Menurutnya, pendidikan selama ini telah cukup terganggu oleh adanya wabah Covid-19. Namun di sisi lain, generasi muda membutuhkan pendidikan yang layak serta optimal.

Sehingga, pemberlakukan PTM dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat, merupakan pilihan terakhir yang harus diikuti oleh semua pihak. Dengan demikian, dia meminta kepada pemkab agar melakukan pengawasan dengan ketat pada setiap kegiatan belajar mengajar (KBM) di setiap sekolah.

“Kami hanya khawatir, Pamekasan menjadi Tasikmalaya kedua. Menjamin kesehatan guru dan kesehatan murid, utamanya mendeteksi guru dan siswa yang memiliki penyakit bawaan agar ditangani secara khusus. Bila perlu tidak usah masuk,” ucap pria yang akrab dipanggil Kak Syafi’ itu, Senin (22/02/2021).

Pihaknya menegaskan, pemkab setidaknya memberikan layanan rapid antigen setiap setengah bulan kepada seluruh tenaga pendidik. Hal itu, merupakan pilihan yang paling tepat demi mengantisipasi menyebarnya Covid-19 di lingkungan sekolah yang nantinya akan berimbas kepada para siswa.

Selain itu berharap, tenaga pendidik di seluruh lembaga pendidikan baik Negeri maupun swasta juga menjadi sasaran prioritas pada kegiatan vaksinasi. Sebab dengan vaksin, memperkecil kemungkinan tenaga pendidik dan siswa terpapar Covid-19. Selain itu, perhatiannya kepada tenaga pendidik di Kabupaten Pamekasan tidak hanya di bidang kesehatan.

Akan tetapi,  di bidang kesejahteraan guru juga perlu kepedulian. Menurut Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Cabang Pamekasan itu, program bantuan terhadap guru harus tetap direalisasikan. Meski, direncanakan akan terjadi realokasi anggaran pada APBD tahun 2021 yang berakibat dipangkasnya anggaran sejumlah kegiatan.

“Namun bantuan bagi guru, terutama guru madrasah harus tetap dilaksanakan.  Salah satu saran saya, bagaimana refocusing ini dimanfaatkan untuk itu,” tukasnya. (ali/ito)

Komentar

News Feed