Warga Ancam Bongkar Kebobrokan Realisasi ADK di Sampang

  • Whatsapp
(KM/SUBHAN) TERUS DISOROT: laporan realisasi ADK ke DPRD Sampang hingga kini tidak ada tindak lanjut dan kejelasan, JCW  Sampang ajukan permohonan audiensi ke legislatif, Kemarin.

Kabarmadura.id/Sampang-Sejumlah warga yang tergabung dalam Jatim Corruption Watch (JCW) Sampang, mengancam akan membongkar kebobrokan realisasi Alokasi Dana Kelurahan (ADK) tahun 2019. Pasalnya selama ini, permohonan audiensi untuk transparansi ADK itu, tidak kunjung ada kejelasan.

Ketua JCW Sampang H. Moh. Tohir mengatakan, permohonan audiensi kepada DPRD Sampang terkait realisasi ADK itu dilakukan, lantaran laporan yang dilayangkan sebelumnya hingga kini tidak ada kejelasan.

Aba Tohir (sapaan akrabnya) meminta, agar DPRD bisa menghadirkan Camat Sampang, enam lurah, barjas, konsultan perencana, pengawas dan kontraktor pelaksana proyek ADK. Sehingga polemIk ADK sebesar Rp7 miliar segera ada kejelasan.

Pihaknya juga mempertanyakan lemahnya fungsi pengawasan dari DPRD terkait ADK tersebut, karena pengerjaan ADK banyak yang diduga tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).

“Kami siap bongkar kebobrokan ADK ini,” ungkapnya, Selasa (21/1/2020).

Tidak hanya soal pengerjaan, Aba Tohir juga meragukan legalitas beberapa pelaksana ADK, mulai dari konsultan perencana, konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana. Oleh karenanya, pada kesempatan tersebut, pihaknya akan meminta semua pihak membuka secara transparan realisasi ADK.

“Kami akan minta camat sebagai PA, lurah sebagai KPA dan tim teknis PPK dan PPTK untuk membuka secara transparan terhadap masyarakat terkait pelaksanaan ADK yang berpolemik ini”, tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sampang Nasafi berjanji, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan inspeksi ke semua kegiatan ADK di enam kelurahan. Baik proyek saluran irigasi maupun pos kamling.

Namun pihaknya mengaku masih menunggu data terkait ADK dari Camat. Adapun data dimaksud itu, yakni kontrak kerja, titik lokasi, RAB, dan Surat Pertanggungjawaban (SPj) pencairan.

“Nanti kami (Komisi I red) akan lihat dulu secara fisik bagaimana  hasil pengerjaan proyek ADK ini. Jika ada indikasi pelanggaran, tentu kami akan segera memanggil rekanannya,” ungkapnya. (sub/pin)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *