Warga Bangkalan yang Rutin Melintasi Suramadu Diwajibkan Swab Sepekan Sekali

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) ANTRE: Warga saat diperiksa di posko penyekatan Desa Labang, Bangkalan.

KABARMADURA.ID,  BANGKALAN – Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Bangkalan sepakat memberlakukan perlunya surat izin keluar masuk (SIKM) bagi warga yang melintas di Jembatan Suramadu dan Pelabuhan Kamal. Surat yang hanya diberlakukan untuk warga Bangkalan tersebut hanya bisa digunakan di area penyekatan Surabaya.

SIKM dikeluarkan oleh camat setempat. Dalam SIKM juga berisi hasil swab antigen yang menyatakan negatif. Surat yang berlaku hanya 7 hari itu juga mengharuskan warga tetap melaksanakan swab ke puskesmas atau RSUD Bangkalan.

Selain itu, pengajuan juga melampirkan surat keterangan dari instansi tempat kerja. Hari pertama pemberlakuan SIKM ada sebanyak 700 lembar SIKM yang sudah dikeluarkan.

Humas Satgas Penanganan Covid-19 Bangkalan, Agus Sugianto menyampaikan, kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya mempermudah bagi masyarakat yang setiap hari pulang dan pergi Bangkalan-Surabaya. Termasuk untuk menghindari kerumunan di tempat penyekatan.

“SIKM ini berlaku sejak hari ini. Melalui SIKM nanti lebih mudah tracing dan mempermudah para warga yang kerja ke Surabaya,” kata Agus.

Penyekatan tetap dilakukan, namun warga hanya diminta menunjukan hasil swab yang menyatakan negatif. SIKM yang berlaku selama 7 hari itu tidak berfungsi di luar daerah selain di area penyekatan Surabaya dan Bangkalan.

“Jika lewat dari 7 hari bisa diperbaharui lagi. Kebijakan ini tidak berlaku di luar Bangkalan. Tetapi Paling tidak bisa mengurangi penumpukan,” jelasnya.

Pihaknya berharap, dengan diterbitkan SIKM akan mempermudah para pengendara yang sering melintas di Suramadu dan Pelabuhan Kamal. Selain itu, dapat mengurangi kemacetan yang kadang terjadi saat penyekatan.

Agus juga menginginkan agar masyarakat bisa bersama-sama saling mempercayai dan saling menjaga, sehingga bisa segera selesai menghadapi pandemi Covid-19.

Sedangkan menurut salah satu pedagang sayur asal Bangkalan, Munawaroh, kebijakan tersebut masih berat jika dilakukan oleh masyarakat kecil. Sebab, untuk mengurus surat itu, warga masih harus tes.

“Ini kan hanya memindahkan lokasi tes saja,” ungkapnya.

Apalagi jika setiap 7 hari harus diperbaharui, sehingga warga harus tes rutin. Padahal kebutuhan ekonomi ke Surabaya hampir setiap hari.

“Kebijakan ini memang membantu, tetapi juga malah membuat kami semakin takut,” ucap perempuan 37 tahun itu. (hel/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *