Warga Berharap Pemerintah Segera Menuntaskan Pembayaran Pembebasan Lahan Proyek Kali Kamoning

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) BERHARAP: Warga sekitar Kali Kamoning berharap  pembebasan lahan bisa terlunasi seratus persen

KABARMADURA.ID | SAMPANG – Hingga saat ini, pembayaran pembebasan lahan warga untuk proyek Kali Kamoning belum tuntas. Meski sebagian warga sudah terlunasi, beberapa pemilik tanah belum mendapatkan ganti rugi dari pemerintah. Padahal, hitungan akhir tahun kurang lebih hanya tinggal sebulan. Sedangkan lahan warga sudah terpakai untuk kepentingan proyek.

Apalagi, tidak sedikit lahan warga di sekitar Kali Kamoning terkena jalur pemasangan Corrugated Concrete Sheet Pile (CCSP). “Belum selesai semua pembayarannya, sebagian warga belum menerima ganti rugi,” ucap salah satu warga setempat yang menolak namanya dikorankan, Minggu (21/11/2021).

Dia bercerita, jika sebelumnya pemerintah menjanjikan pembayaran dilakukan awal tahun 2021. Namun tidak ditepati dan kembali berjanji melakukan pembayaran pada pertengahan tahun. Hanya saja, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai pembayaran untuk pelepasan lahan warga.

“Meski beberapa waktu lalu sudah dilakukan pendataan ulang, sampai saat ini belum juga terlunasi,” kesalnya.

Pihaknya berharap, sebelum tutup tahun ada kejelasan mengenai ganti rugi pembebasan lahan warga. Sehingga ada kepastian dan tidak ada kekhawatiran mengenai pembayarannya. “Jika tidak ada kejelasan, kami akan melakukan aksi protes lanjutan,” ancamnya.

Sebelumnya, warga sekitar Kali Kamoning sempat melakukan protes. Bahkan sempat menghentikan proyek Kali Kamoning. Sehingga warga didata ulang dan pemerintah segera melunasi pembayaran dari adanya pembebasan lahan.

Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sampang Indah Sri Wahyuni mengaku, jika tidak semua lahan sudah terbayar. Namun sesuai hasil koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) akan segera diatasi.

“Kami sudah berkoordinasi. Memang sebagian belum terlunasi. Namun sudah dilakukan pendataan ulang,” paparnya.

Untuk diketahui, proyek itu sengaja dibangun untuk mengatasi banjir yang terjadi setiap tahun. Bahkan anggaran pembangunannya sudah tertuang dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019. Diperkirakan akan menelan dana hingga Rp1,3 triliun.

Reporter : Fathor Rahman

Redaktur: Totok Iswanto

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *