oleh

Warga Desak Kasus Korupsi DD Segera Dituntaskan

Kabarmadura.id/Sampang-Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, mendatangkan 9 tim ahli dari salah satu perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur untuk mendalami kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) realisasi Dana Desa (DD) tahun 2018 di Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah.

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sampang Edi Sutomo mengatakan, pihaknya mendatangkan 9 tim ahli untuk melakukan pengecekan pembangunan irigasi, yang menjadi indikator laporan dari masyarakat.

“Selain dari kejaksaan dan tim ahli, di lokasi proyek pembangunan itu juga dihadiri pelapor dan pihak terkait, termasuk tukangnya,” ungkapnya, Minggu (9/2/2020)

Selain itu dirinya mengatakan, tim ahli tersebut langsung turun ke lokasi untuk mengecek beberapa komponen hasil pengerjaan irigasi. Di antaranya tentang volume dan spesifikasi kontruksi bangunan.

“Saat ini kami menunggu hasil pemeriksaan tim ahli untuk melengkapi berkas hasil penyelidikannya,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Sokobanah (AMS) Sukandar menyampaikan, pihaknya juga hadir saat tim ahli melakukan pengecekan hasil pengerjaan irigasi, dan mengapresiasi Kejari dengan tindakan tersebut, karena nanti hasil dari tim ahli akan menjadi bukti baru dalam kasus yang dilaporkan warga setempat.

“Dari hasil pengecekan kontruksi bangunan ini akan menjadi bukti baru,” tuturnya

Pihaknya berharap, kasus ini segera ditangani dengan maksimal, karena masyarakat sudah menunggu hasil pemeriksaan terhadap kasus yang dilaporkan kepada pihak kejaksaan beberapa waktu lalu.

“Pelaporan kasus ini sudah berjalan sejak beberapa bulan lalu, dan kami percaya kinerja Kejaksaan dalam menuntaskan kasus ini,” imbuhnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, pelaporan kasus dugaan korupsi pembangunan irigasi senilai Rp589 juta bersumber dari DD anggaran tahun 2018, lantaran  dengan objek proyek saluran irigasi, berdasarkan bangunan sudah rusak dan roboh, padahal pengerjaannya belum berumur tiga bulan.

Selain itu, saluran irigasi dengan volume 638 meter itu ternyata bukan program prioritas di desa yang tertuang dalam musyawarah desa (musdes), bahkan indikasi pengurangan volume panjang bangunan kuat dilakukan oleh pelaksana kegiatan sepanjang 48 meter.

“Kami berharap kasus ini segera tuntas,” tutupnya. (mal/pin)

Komentar

News Feed