Warga Minta Pembentukan P2KD Gili Anyar Dibatalkan

  • Bagikan
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) MENJELASKAN: Salah satu warga Gili Anyar, saat menceritakan kronologi kejadian di Kecamatan Kamal, Bangkalan, kemarin.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Pembentukan panitia pemilihan kepala desa (P2KD) di Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Bangkalan, dinilai tidak transparan. Sebab, selain tertutup juga hanya mendatangkan satu calon saja.

Dugaan tersebut muncul dari salah satu warga Desa Gili Anyar, H. Syafik. Menurutnya, proses musyawarah pembentukan P2KD yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2021 kemarin hanya melibatkan salah satu pihak calon saja.

“Pembentukan panitia tidak transparan dan hanya melibatkan tokoh dan perangkat dari pihak incumbent,” kata Syafik.

Diketahui, musyawarah itu dihadiri oleh musyawarah pimpinan kecamatan (Muspika) Kamal, perangkat desa serta tokoh masyarakat dari incumbent dari setiap dusun.

Akibat dari ketidak transparan pembentukan P2KD tersebut, Syafik bersama calon kepala desa (cakades) mendatangi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gili Anyar. Niat mereka ingin klarifikasi musyawarah P2KD yang dinilai tak transparan.

“Kami bersilaturrahim ke rumah Ketua BPD pada hari selasa, 26 januari 2021 untuk mengklarifikasi,” ucapnya.

Tak puas dengan dengan jawaban dari BPD, Syafik bersama teman-temannya mendatangi Kantor Camat Kamal. Syafik juga menceritakan persoalan ketidak transparannya proses pembentukan P2KD. Selanjutnya, ia mendesak camat terkait untuk membatalkan pembentukan P2KD di Desa Gili Anyar, karena musyawarah yang dihadiri oleh muspika tersebut tidak transparan, nyaris tak disampaikan kepada publik.

Selain itu, Syafik juga meminta agar tidak menempatkan kantor sekretariat di salah satu rumah cakades. Selain itu muspika kecamatan harus bersikap adil dalam menyikapi persoalan pilkades, khususnya di Gili Anyar.

“Harapan kami permintaan ini dapat dikabulkan oleh pihak pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Camat Kamal Mahrus menanggapi, jika pemilihan pembentukan P2KD sepenuhnya menjadi wewenang BPD. Sehingga wajar saja jika memang agenda ditentukan oleh mereka. ”Pembentukan itu memang wewenang BPD, saya tidak punya hak ikut campur,” jelasnya.

Baca juga  Sudah Tiga Pekan, Pesanan Alat Penanganan Covid-19 Belum Dikirim 

Menurut Mahrus, jika sudah sesuai prosedurnya maka pemilihan panitia bisa disahkan. Sehingga tidak mungkin atau tidak berhak warga meminta agar diulang kembali. ”Kalau sudah sesuai prosedur kenapa harus diulang,” pungkasnya. (km59/mam)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan