oleh

Warga Protes Rendahnya Ganti Rugi Lahan Pengembangan Suramadu

Kabarmadura.id/Bangkalan-Lantaran hanya diberi amplop tanpa penjelasan rinci, 30 warga yang tanahnya terdampak pengembangan wisata pesisir di Suramadu Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKSJM), langsung mengajukan protes.

Warga merasa, nominal ganti rugi terlalu murah. Sebab, nilainya tidak sesuai dengan keseluruhan luas lahannya.

Ishak adalah salah satunya. Warga Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang, Bangkalan itu mengatakan, jika dihitung, ada bagian bidang lahannya yang dibeli dengan harga murah. Padahal lahannya berdekatan dengan akses jalan raya.

“Saya cuma minta ada patokan berapa harga terendah untuk lokasi lahan di dalam dan harga tertinggi untuk lokasi lahan yang berada dekat dengan jalan raya,” protesnya.

Jika pihak ketiga atau appraiser dan BPWS membeli dengan harga rendah, Ishak merasa dirugikan. Dirinya merasa, letak geografis lahannya sangat dekat dengan akses jembatan Suramadu, harusnya harga tanah dan bangunan juga lebih tinggi.

“Lokasi kami sangat strategis. Kami masih nego, yang jelas untuk harga yang ditawarkan tidak sesuai,” ujarnya saat dikumpulkan bersama 30 warga lainya di salah satu rumah makan  di Bangkalan, Selasa (12/11/2019).

Yang membuat warga semakin kesal, tidak ada pemberitahuan dari BPWS mengenai harga pembelian lahan kepada warga. Mereka hanya diberikan amplop berisi keterangan jumlah luas lahan dengan total ganti rugi dari keseluruhan luasnya, tanpa keterangan nominal per meter yang dibeli.

Akibat menolak tanda tangan persetujuan ganti rugi, warga sempat diberikan tenggat waktu selama 3 hari untuk meneliti dari harga yang ditawarkan oleh pihak panitia pembebasan lahan. Jika setuju, mereka bisa langsung menandatangani surat perjanjian pembelian.

Jika warga menolak dengan harga yang ditawarkan atau kurang paham dengan ganti rugi tersebut, dipersilakan membicarakannya dengan kepala desa setempat atau pihak camat Labang.

Sementara itu, berdasarkan keterangan pihak  Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) nominal ganti rugi itu diberikan untuk 36 bidang pemilik lahan yang terdampak pembangunan.

BPWS dalam hal ini menyerahkan kepanitiaan pembebasan lahan kepada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Bangkalan dan pihak ketiga, yakni Badan Penilaian dari KJJB Immanuel Surabaya.

Sayanngnya, sebagaimana diungkapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan (BPK) BPWS Fahrudin Rozi, dalam ganti rugi pembebasan lahan tersebut, pihaknya hanya berperan membayar. Mengenai patokan nominal ganti rugi, dipasrahkan ke panitia.

“Kami hanya instansi yang membayar saja. Selebihnya itu kewenangan pihak panitia dan pihak ketiga. Jadi tolong dibedakan antara instansi yang membayar dan panitia,” jelasnya, Selasa (12/11).

Dijelaskan, panitia yang berwenang dalam memberikan patokan nominal ganti rugi yakni BPN Bangkalan dan KKJB Immanuel Surabaya.

“Sementara, camat dan kepala desa itu anggota panitia. Kita bukan panitianya,” terangnya.

Sementara itu, Kepala BPN Bangkalan Muh. Yusuf justru menolak dianggap sebagai instansi yang bertanggung jawab. Dikatakan, BPN tidak menentukan nominal ganti rugi pada lahan masyarakat yang terdampak pembangunan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKSJM).

“Yang namanya nilai atau ganti rugi dalam bentuk apa pun, kami dari BPN tidak tahu, karena itu bukan kewenangan kami. Itu kewenangan pihak ketiga,” paparnya.

Bahkan, kata Yusuf, BPN tidak dilibatkan dalam penentuan nilai atau harga untuk ganti rugi. Penentuan ganti rugi, dinilai mutlak dari badan penilaian. Sehingga, baik BPN atau instansi yang membutuhkan tersebut, tidak punya hak menentukan nominal ganti rugi.

“Mereka (pihak ketiga, red) sangat profesional. Sehingga, penilaian penentuan nominal ganti rugi telah dilakukan dengan tahapan, seperti mengukurnya, kelas lahannya seperti apa, dan lain-lain, itu yang akan ditetapkan sebagai patokan nominalnya dari mereka,” terangnya.

Sedangkan dari KKJB Immanuel Surabaya melalui staf penilai, Surya, menyatakan,  pihaknya juga enggan menjelaskan, karena hanya berstatus sebagai tamu. BPN dinilai paling berwenang menjelaskan penilaian dan penentuan nominal ganti rugi,

“Itu di luar wewenang kami, itu wewenang BPN ya. Kami hanya undangan, jadi kewenangan penentuan nominal dari panitia. Kami hanya melakukan penjelasan penilaian,” pungkasnya. (ina/waw)

 

Camat Tidak Tahu Pertimbangannya

PROTES: Warga Desa Sukolilo Barat meminta kejelasan pihak panitia mengenai nominal ganti rugi yang dianggap tidak sesuai dengan luas lahannya.

Musyawarah antara BPWS dengan warga yang lahannya terdampak pengembangan pesisir jembatan Suramadu, mengalami jalan buntu. Warga menolak nominal ganti rugi yang dinilai terlalu kecil.

Jika tetap bersikeras menolak, warga diminta untuk membahasnya dengan kepala desa dan pihak Kecamatan Labang yang menjadi lokasi pembangunan itu.

Sayangnya, Camat Labang Fahrozy Chairil Zamzam justru mengaku tidak paham dengan penentuan ganti rugi itu. Menurutnya, tim penaksir harga atau appraisal yang mengetahuinya.

Bahkan, sebelum ganti rugi itu dicairkan, pihaknya tidak mengetahui nominal harga yang telah ditetapkan. Namun menurutnya, prosedur pemberian ganti rugi itu sudah benar dan sesuai mekanisme.

“Yang tahu hanya tim appraisal dan pihak yang terkait. Ada masyarakat yang tanya terkait harga tanah tersebut dan kami hanya menjawabnya tidak tahu,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Bangkalan M. Yusuf menyatakan, nominal ganti rugi itu sudah berdasarkan penilaian appraisal, namun datanya berasal dari pihaknya.

Dengan begitu, warga yang lahannya terdampak pembangunan, diberi ganti rugi melalui amplop tertutup yang tidak diketahui isinya.

“Kami tidak mengetahui isinya, karena telah ditetapkan sebelumnya” jelas Yusuf.

Sedangkan Ishak, warga Desa Sukolilo yang lahannya terdampak pembangunan menyatakan, dirinya tidak pernah diberi tahu mengenai mekanisme penentuan nominal ganti rugi.  Sebab, tidak ada sosialisasi sebelumnya dari BPWS. Selain tanpa sosialisasi, tanahnya langsung dihargai senilai Rp1.180.000 per meter.

“Mereka belum mensosialisasikan terkait harga yang mau dibeli, katanya nunggu dari tim appraisal. Tiba-tiba tanah kami dihargai Rp1.180.000 per meter, itu termasuk masih sangat murah dengan lokasi tanah yang strategis. Kami mematuhi ketentuan harga patokan tersebut, tapi kami belum puas dengan harga yang telah diberikan oleh BPWS,” pungkas Ishak. (km50/waw)

 

Komentar

News Feed