WFO Diperpanjang Hingga Batas Waktu yang tidak Ditentukan

  • Bagikan
F-WFH KM/IMAM MAHDI DIPERKETAT: Pemerintah kabupaten (Pemkab) Sumenep memperpanjang work form office (WFO) dalam rangka pencegahan Covid-19.

Kabarmadura.id/SUMENEP-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep merealisasikan surat edara baru (SE) mengenai work from office (WFO). Sistem WFH atau bekerja dari rumah akan diperpanjang hingga tahun 2021. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep Abd. Madjid, melalui Kepala Bidang (Kabid) Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan (PKAP) Linda Mardiana, Kamis (31/12/2020).

“Perpanjangan tersebut dalam rangka mengantisipasi Covid-19 khususnya di Sumenep,” ujarnya.

Menurutnya, SE dengan Nomor 800/2292/435.203.2/2020 bersifat sangat penting. Bahkan, merupakan perubahan atas SE Bupati Sumenep Nomor 800/1863/435.203.2/2020 tentang penyesuaian sistem kerja bagi aparatur sipil negara (ASN). “Itu diberlakukan sebagai pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di tempat kerja,” paparnya.

Selain itu, dengan sistem WFH, para ASN tidak perlu repot-repot bangun lebih pagi untuk berangkat ke kantor dan menghadapi kemacetan lalu lintas. Dengan kata lain, waktu tidak terbuang percuma, dan dapat disalurkan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat sebelum bekerja. Misalnya beres-beres rumah, memasak, atau bersenang-senang bersama keluarga.

“Pemkab sudah memberi keleluasaan untuk kebaikan kita bersama,” katanya.

Pihaknya menegaskan, isi surat tersebut memperhatikan situasi dan kondisi saat berkaitan dengan status penyebaran Covid-19, mengendalikan penyebaran dan penularan Covid-19 pada tempat kerja. Hal itu, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas SE tersebut. Kemudian, perubahan sebagaimana dimaksud, adalah masa berlaku SE bupati Nomor 800/1863/435.203.212020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi ASN sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-l9 di tempat kerja diperpanjang hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian.
Selain hal itu, segala ketentuan yang ada pada SE, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Edaran itu. Surat itu, ditandatangani oleh Wakil Bupati Sumenep Ach.Fauzi,” pungkasnya. (imd/ito)

Baca juga  Lamban, Pekerjaan Lingkar Utara Masih 12 Persen
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan