oleh

Zona Kuning, Legislatif Bangkalan Minta PTM Segera Dilaksanakan

KABARMADURA.ID, Bangkalan – Sejak Bangkalan dinyatakan memasuki zona kuning atau tingkat penyebaran Covid-19 rendah. Hal itu membuat Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan meminta agar pembelajaran tatap muka (PTM) uji coba di lembaga pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama (SD/SMP) segera dilaksanakan.

Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan menyampaikan, jika dilihat dari perubahan warna ini artinya penularan Covid-19 sudah lamban. Sehingga, para pelajar yang sudah belajar melalui daring selama 8 bulan ini untuk segera dilaksanakan PTM di sekolah.

“Saya berharap lembaga pendidikan ini dicoba karena Bangkalan sudah di level kuning. Mungkin tingkat kebahayaannya tidak 100 persen naik,” ungkapnya.

Maka dari itu, dia meminta agar Disdik dan Satgas Covid-19 Bangkalan segera merekomendasikan PTM uji coba. Nur Hasan berharap, ketika PTM nanti tetap menerapkan protokol kesehatan (protkes). Hal tersebut untuk meminimalisir munculnya klaster dari pendidikan.

“Karena di desa-desa itu ternyata sudah dibuka pendidikan, apa sudah dimulai atau belum. Tapi, saya lihat sudah mulai,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) SMP Disdik Bangkalan Jufri Kora menyampaikan, terkait kepastian pelaksanaan PTM pihaknya belum mengetahui secara pasti. Namun, katanya, untuk PTM SMP sekarang dalam proses pengajuan proposal dari lembaga sekolah.

Selanjutnya dinas pendidikan mengajukan ke Tim Satgas Covid 19 Bangkalan. Oleh karena itu Jufri menuturkan, untuk pelaksanaan PTM SMP menunggu rekomendasi dari Tim Satgas Covid-19 tersebut. Itupun untuk pelaksanaan PTM hanya di 7 kecamatan yang zona kuning.

“Hampir semua sudah mengajukan proposal tapi yg kami ajukan ke Tim Satgas hanya yang 7 kecamatan yang masuk zona kuning,” tuturnya.

Kemudian, kata dia, kalau rekomendasi sudah turun, tentu untuk penerapan PTM dari Tim Covid-19 tetap melaksanakan protkes dan siswa masuk 50 persen secara bergantian.

“Harus selalu mengkuti protkes dan berpedoman pada SKB (surat keputusan bersama) empat menteri,” pungkasnya. (ina/mam)

Komentar

News Feed