Zonasi Guru Bisa Jadi Ancaman bagi Pamekasan

  • Whatsapp
PEMERATAAN: Seorang guru menyampaikan pelajaran terhadap siswanya.

Kabarmadura.id/PAMEKASAN– Setelah dinilai berhasil menerapkan sistem zonasi bagi siswa di semua jenjang pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai mewacanakan sistem zonasi untuk guru. Tujuannya dalam rangka pemerataan guru, agar tidak menumpuk di satu wilayah tertentu saja.

Namun, sistem tersebut menjadi ancaman bagi Kabupaten Pamekasan, mengingat belum tuntasnya masalah krisis guru di wilayah utara Kabupaten Pamekasan.

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Moh Sahur mengatakan, hal itu berpotensi akan timbulnya masalah baru dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Terlebih, rencana pemerintah pusat itu mengenai zonasi guru pegawai negeri sipil (PNS). Padahal, sudah bertahun-tahun, kebutuhan guru di Pamekasan tidak kunjung terpenuhi.

“Jadi pemerintah pusat harus paham tentang kondisi kedaerahan, karena tidak semua daerah guru PNS-nya tercukupi, maka kemudian perlu ditela’ah mengenai rencana yang dimaksud,” paparnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan tersebut menilai, zonasi terhadap guru PNS dimungkinkan berdampak pada kelebihan tenaga pengajar yang berstatus PNS di wilayah tertentu, dan sebaliknya, berpotensi kurangnya guru PNS di wilayah tertentu.

Sementara, mayoritas guru berstatus PNS di Pamekasan, tinggal di wilayah selatan, seperti Kecamatan Pademawu, Galis, Tlanakan dan Pamekasan. Jika zonasi diterapkan berbasis tempat tinggal guru, bisa berakibat pada penumpukan jumlah guru di wilayah selatan, sedangkan yang kekurangan guru justru di wilayah utara.

Dengan begitu, jika kebijakan Kemendikbud seperti yang disampaikanya, Sahur menyimpulkan, sistem zonasi guru belum dianggap berguna untuk wilayah Pamekasan. Selama ini, untuk menutupi kekurangan guru, Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan membebaskan sekolah untuk merekrut guru sukarelawan (sukwan). Mereka mendapat honor yang dianggarkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kini kumlah mereka mencapai 89 ribu orang.

“Sistem zonasi guru saya kira tidak penting, karena ratusan guru yang masih diperukan di Pamekasan, bayangkan lembaga-lembaga pendidikan masih tergantung kepada guru honorer,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Pamekasn Moh. Tarsun, menyampaikan, sistem zonasi guru masih wacana. Jika sudah berbentuk peraturan, maka pihaknya akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk yang diarahkan dalam aturan.

Namun sejauh ini, pihaknya masih belum menerima surat edaran ataupun berbentuk aturan yang mengatur tentang sistem tersebut.

“Kalau sudah berbentuk aturan kami selalu siap. Sekarang kami belum terima dasara hukum yang mengatur,” pungkasnya. (km47/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *