KABAR MADURA | Terbatasnya anggaran menjadi penghambat bagi Dinas Perikanan (Diskan) Sumenep untuk melancarkan program asuransi nelayan secara gratis. Tahun ini, yang terkaver asuransi yang dibiayai pemerintah masih 1.780 nelayan.
Kepala Diskan Sumenep Agustiono Sulasno melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Perikanan Tangkap Joni Hariyanto mengatakan, program asuransi sebisa mungkin didapat seluruh nelayan yang terdata. Tetapi, jika anggarannya sedikit, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dapat membantu seadanya.
“Selanjutnya akan menargetkan 2000 nelayan, hal itu jika ada anggaran,” katanya, Minggu (30/6/2024).
Untuk mengantisipasi kekurangan, akan diajukan melalui perubahan anggaran keuangan (PAK) 2024. Namun, karena keterbatasan anggaran, ditekankan agar para nelayan yang tidak terkaver dapat ikut secara mandiri, karena asuransi nelayan sangat penting.
“Jadi, kami sarankan bisa ikut secara mandiri ya, sambil lalu saya usulkan pada PAK nantinya,” tegas Joni.
Dia mengakui akan sangat sulit jika sebanyak 34.818 nelayan harus dikafer dalam program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) itu. Alasannya, salah satu syaratnya juga harus memiliki kartu untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan atau kartu Kusuka. Sedangkan yang memiliki kartu Kusuka masih 25.812 nelayan.
Joni menambahkan, iuran yang dibayarkan oleh pemerintah untuk pekerja informal (nelayan) senilai Rp16.800 setiap bulan. Iuran itu untuk dua jaminan, yakni jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM).
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari mengatakan, agar jumlah nelayan di Sumenep yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan semakin meningkat, organisasi perangkat daerah (OPD) perlu melakukan sosialisasi fasilitas kemitraan asuransi ketenagakerjaan.
Selain itu, perlu juga menghadirkan petugas BPJS saat melakukan pelatihan rutin terhadap kelompok usaha bersama (KUB). Sebab, terkadang, kesadaran nelayan untuk mengikuti program asuransi minimal karena tidak tahu atau tidak paham jika ada program tersebut.
“Perlu andalkan sosialisasi ya,” kata politisi PPP ini.
Pewarta: Imam Mahdi
Redaktur: Wawan A. Husna
