KABAR MADURA | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menguatkan strategi program pengembangan masyarakat. Strategi itu untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi pada masa mendatang dan adaptif dengan perkembangan maupun dinamika sosial.
Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Jawa Bali Nusa Tenggara Febrian Ihsan mengatakan, untuk proses penyusunan itu diawali dengan kegiatan survei tim Grand Design SKK Migas bersama CECT-Trisakti. Hasil survei itu nantinya akan menjadi landasan untuk menyusun Roadmap Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
Febri menjelaskan, PPM itu tidak hanya berupa komitmen yang harus dipenuhi oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sebagai badan usaha yang diberikan wewenang untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja.
“PPM harus terukur, terarah dan terprogram dengan baik agar luas kebermanfaatannya,” terangnya, Jumat (12/7/2024).
Lebih lanjut, Febri menerangkan bahwa ini menjadi alasan SKK Migas menyusun strategi yang keluarannya dapat digunakan sebagai panduan KKKS di lapangan. Adapun tujuannya agar pelaksanaan PPM lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga dapat mendukung kelancaran operasi KKKS.
Metode itu, tambah Febri, memperdalam potensi lokal daerah operasi kontraktor kontrak kerja sama dalam mengumpulkan aspirasi, saran, dan juga hasil PPM yang selama ini telah dilaksanakan selama beraktivitas di industri hulu migas.
“Kegiatan dilaksanakan di seluruh perwakilan SKK Migas, khususnya wilayah perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa),” ungkapnya.
Sekadar diketahui, area yang dikunjungi tim survei adalah Pulau Pagerungan Besar, Pulau Giligenting, dan Kabupaten Sampang. Sementara untuk wilayah daerah operasi yakni KKKS Kangean Energy Indonesia, Medco (Madura, Sampang) Ltd., dan Petronas Carigali Kepatang II Ltd.).
Pewarta: Subhan
Redaktur: Sule Sulaiman
