KABAR MADURA | Puluhan ribu rumah warga ditengarai tidak layak huni. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat dan Permukiman (DLH Perkim) Sampang, terdapat 25.703 rumah warga yang tidak layak huni.
Kecamatan Kedungdung menjadi kecamatan dengan jumlah RTLH, yakni dengan 6.290 rumah. Sedangkan Kecamatan Sokobanah sebagai kecamatan dengan RTLH terendah, hanya terdapat 168 rumah warga yang tidak layak huni.
Menanggapi kondisi rumah warganya yang masih banyak tidak layak huni, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang Rudi Kurniawan mengatakan bahwa menjadi tugas bersama antara legislatif dan eksekutif untuk membenahinya.
“Nanti kita koordinasikan dengan pihak eksekutif ” katanya, Senin (3/3/2025).
Rudi berharap, agar ke depannya ada solusi untuk menanggulangi keterbatasan anggaran guna memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, salah satunya dapat menyediakan rumah yang layak dan nyaman bagi masyarakat.
“Semoga saja nanti ada kuota perbaikan rumah dari pemerintah pusat,” ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sampang Umi Hanik Laila mengatakan, program rehabilitasi RTLH tidak menjadi program prioritas tahun ini.
Dia menganggap tidak selaras dengan program pemprov maupun pemerintah pusat.
“Ya kita harus clear dan sejalan dengan program prioritas pemprov dan pemerintah pusat,” ungkapnya.
Umi mengungkapkan, dana transfer anggaran dari pusat berkurang dan penggunaannya juga ditentukan oleh pemerintah pusat.
Anggaran infrastruktur berkurang, sehingga pemkab tidak bisa menggunakan anggaran tersebut di semua sektor.
Meskipun demikian, lanjut Umi, tidak menutup kemungkinan akan ada penyesuaian ke depannya. Jika program prioritas berhasil ditekan, maka akan ada program prioritas lainnya.
“Untuk tahun 2025, program prioritas pemkab, pembangunan SDM ekonomi, khususnya ketahan pangan dan pengentasan kemiskinan,” pungkasnya. (KM91/sub/din)
