KABAR MADURA | Akreditasi perpustakaan di Pamekasan masih di bawah lima puluh persen. Padahal, akreditasi tersebut menjadi acuan dalam memperoleh bantuan. Minimnya capaian akreditasi perpustakaan itu, mendapat sorotan dari legislatif setempat.
Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Imam Hosairi mengatakan, harus ada upaya nyata yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Pamekasan untuk mengangkat akreditasi perpustakaan.
Menurut Imam, salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh DPK, yakni melakukan pembinaan terhadap setiap pengelola perpustakaan. Baik perpustakaan desa ataupun perpustakaan sekolah.
Sebab, lanjut Imam, kompetensi sumber daya manusia (SDM) perpustakaan juga menjadi indikator utama dalam pemenuhan akreditasi. Sehingga, dibutuhkan pengelola yang kompeten dalam layanan perpustakaan.
“Kompetensi pengelola harus memadai, jadi butuh pembinaan,” terangnya, Kamis (27/6/2024).
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan DPK Pamekasan Ftriyani Rachman mengatakan, akreditasi perpustakaan sekolah ataupun perpustakaan desa memang masih minim.
Hal itu berhubungan dengan kesiapan dari pengelola perpustakaan masing-masing, mulai dari pemenuhan fasilitas, layanan, koleksi buku, dan lainnya.
Meski tidak bisa menyebutkan secara detail terkait capaian akreditasi. Pihaknya menuturkan, sejauh ini terdapat 87 desa/kelurahan yang sudah memiliki perpustakaan. Sementara di lingkungan sekolah, hampir terpenuhi semua.
Pihaknya tidak menampik, kondisi perpustakaan di desa ataupun di sekolah belum optimal. Seperti pemenuhan koleksi buku hingga pemenuhan fasilitas lainnya.
Namun untuk pembinaan, pihaknya mengaku, telah melakukan pembinaan terhadap 100 SDM pengelola perpustakaan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengelola.
“Kami hanya memfasilitasi, selebihnya itu adalah kemauan dari pihak perpustakaan sendiri. Kalau akreditasi perpustakaan daerah sendiri, sudah terakreditasi A,” tutupnya.
Pewarta: Safira Nur Laily
Redaktur:Miftahul Arifin
