KABAR MADURA | Sejumlah program dalam rangka menurunkan angka stunting di Sumenep mulai terlihat. Terjadi penurunan angka stunting sejak tahun 2021 dari 29 persen menjadi 16,7 persen di tahun 2023.
“Ini berdasarkan survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI),” kata Plh Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep Mistangin, Kamis (4/7/2024)
Dijelaskan, penurunan angka stunting menjadi salah satu PR instansinya. Dengan demikian, semua stakeholder harus berpacu untuk memenuhi target nasional dalam penurunan angka stunting, yaitu 14 persen.
“Penurunan angka stunting 14 persen ini cukup berat, tetapi akan diusahakan melalui program kami kedepannya,” katanya.
Diketahui, pada 2021 angka prevalensi stunting do Sumenep 29 persen. Angkanya turun 7,4 persen di 2022. Dengan demikian, angka prevalensi Kabupaten Sumenep tinggal 21,6 persen. Kemudian, menurun ke angka 16,7 persen pada 2023. Pada 2024 ini, ditargetkan prevalensi stunting tersisa hanya 14 persen.
Ke depannya, dalam mencegah tingginya angka stunting, harus melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah desa serta lainnya. Hal itu diakui Mustangin sebagai tantangan berat bagi Dinkes P2KB Sumenep
“Ini PR bagi kami, agar kedepannya tambah menurun,” ucap dia.
Dalam upaya pencegahannya, saat ini sedang melakukan sosialisasi dan program-program untuk pencegahan stunting, misalnya pemberian makanan tambahan untuk gizi melalui semua puskesmas, utamanya pada wilayah lokus stunting, yakni pada 15 desa di Sumenep.
“Pembekalan terhadap ibu hamil juga sedang dilaksanakan,” kata pria yang juga menjabat sebagai kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep ini.
Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep Abdul Hayat mengaku terus senantiasa melakukan rapat koordinasi untuk program penurunan stunting. Berdasarkan surat edaran dari pemerintah pusat, minimal 5 persen anggaran pendapatan belanja desa- APBDes akan dialokasikan untuk program ibu dan anak itu.
“Ini akan terus digenjot dan dipastikan semua desa dapat melakukan program untuk pencegahan stunting,” tuturnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Sumenep Nurus Salam menekankan agar OPD teknis senantiasa menggunakan anggaran khusus stunting sebagaimana mestinya, artinya program-programnya benar-benar tepat sasaran.
“Penurunan stunting memang menjadi PR pemerintah kedepannya,” kata pria yang hampir purna jabatan sebagai anggota DPRD 2019-2024 ini.
Pewarta: Imam Mahdi
Redaktur: Wawan A. Husna
