KABAR MADURA | Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dari dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT) di Sumenep yang ditargetkan Agustus, kini dipastikan tidak memungkinkan direalisasikan sesuai target.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Juhari yang getol mengawal program tersebut mengatakan bahwa target realiasasi program dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep itu hanya janji-janji saja.
“Faktanya hingga menjelang akhir bulan ini kok masih belum cair program bansos DBHCHT untuk petani itu,” kata dia.
Juhari mendesak agar bantuan tersebut segera direalisasikan, karena untuk menunjang perekonomian masyarakat.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinsos P3A Sumenep Mustangin menyampaikan bahwa memang banyak tahapan yang harus dilalui, mulai dari verifikasi validasi (verval) hingga tahapan pengajuan untuk difinalkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
“Sekarang proses pembuatan barcode untuk pencarian di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep,” imbuhnya.
Dalam perencanaannya, bantuan tersebut akan menyasar kepada 3.150 KPM. Selain karena harus melewati beberapa tahapan, yang menjadi alotnya realisasi bantuan tersebut adalah karena KPM yang diusulkan tidak hanya dari Dinsos P3A Sumenep. KPM itu juga ada dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep dengan calon penerima 1.150 orang dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumenep sekitar 2.000 orang. BLT DBHCHT diberikan untuk buruh pabrik rokok dan buruh tani.
Nominal bantuan yang akan diberikan kepada KPM tidak ada perubahan, sama seperti tahun sebelumnya, yakni Rp300 ribu per bulan. Jatah bantuan diberikan tiga kali, yakni Juni, Juli, dan Agustus. Namun pencairannya dikumpulkan satu kali, yakni senilai Rp900 ribu.
Pewarta: Moh. Razin
Redaktur: Wawan A. Husna
