KABAR MADURA | Maraknya juru parkir (jukir) liar di Pamekasan tidak dipungkiri membuat resah masyarakat, terlebih bagi yang terdaftar sebagai parkir berlangganan. Seperti yang dikeluhkan Qutsiyatul Mamlu’ah, warga asal Pademawu, Senin (11/11/2024).
Dia mengaku, tidak bisa membedakan antara jukir liar dan jukir resmi yang berada di bawah naungan Dinas Perhubungan (Dishub). Pasalnya, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara keduanya, baik dari segi rompi, dan kelengkapan sarana-prasarana (sarpras) lainnya.
Selain itu, dirinya juga menyebut tidak mengetahui secara utuh terkait lokasi wajib parkir di titik mana saja. Ia berharap, ada sosialisasi dan penindakan khusus terhadap jukir liar tersebut.
“Seandainya ada pembeda antara jukir liar dan resmi tentu akan mudah dibedakan meski tidak tahu lokasi mana saja yang wajib setor parkir. Misal dari seragam yang dikenakan, atau penanda lain,” terangnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Seksi (Kasi) Parkir Dishub Pamekasan Suhardjo mengatakan, untuk kelengkapan sarpras seperti rompi, seragam, dan lainnya memang tidak ada pengadaan tahun ini. Sehingga, seragam yang dikenakan tidak jauh berbeda dengan jukir liar. Padahal, pihaknya telah melakukan pengajuan setiap tahunnya untuk pengadaan sarpras tersebut.
“Beberapa seragam yang dipakai (jukir resmi) memang sudah ada yang lusuh. Karena tidak ada pengadaan selama ini,” tuturnya.
Kendati demikian, kata Suhardjo, jukir resmi yang terdata di dinasnya sudah memiliki kartu atau identitas pendukung. Sehingga bisa dengan mudah dikenali. Saat ini, ungkap Harjo, terdapat 132 jukir resmi di Pamekasan.
“Untuk jukir liar memang masuk pungli (pungutan liar), apalagi sampai memaksa. Sudah kami berikan teguran,” tegasnya. (nur/zul)
