KABAR MADURA | Pengangkatan ulang direksi dan komisaris Bank Jatim dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menuai sorotan. Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nur Faizin mempertanyakan keputusan tersebut.
“Khususnya mereka yang menjabat saat munculnya kasus kredit fiktif di Jakarta,” ujar pemuda asal Kabupaten Sumenep tersebut.
Secara hukum memang belum tentu bersalah. Namun, kata pemuda yang akrab disapa Jen itu, secara etika mestinya mereka tidak mencalonkan diri dan tidak dipilih kembali.
“Jelas pengkatan tersebut tidak etis. Hal itu justru berisiko menggerus kepercayaan publik terhadap Bank Jatim,” ujarnya usai reses di Kabupaten Pamekasan, Sabtu (28/6/2025).
Menurutnya, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah seperti Bank Jatim tidak bisa lepas dari aspek kepercayaan dan integritas. Sejauh ini, kata Jen, publik menaruh harapan besar terhadap pembenahan internal.
“Bukan sebatas pergantian nama formal. Bank ini soal trust. Kami selalu diingatkan agar tidak membesar-besarkan masalah karena dikhawatirkan mengganggu kepercayaan publik. Namun, justru kami ingin menjaga kepercayaan itu dengan memastikan yang pernah bermasalah tidak kembali duduk di jabatan strategis,” jelasnya.
Dijelaskan, DPRD Jatim telah berulang kali memanggil Ketua Panitia Seleksi M. Nuh untuk dimintai keterangan terkait proses seleksi calon direksi. Hingga saat ini yang bersangkutan belum pernah hadir. Bahkan, telah tiga kali DPRD Jatim memanggilnya.
Sikap M. Nuh tersebut dinilai tidak punya iktikad baik. Oleh sebab itu, DPRD Jatim memilih menyampaikan masukan langsung ke OJK yang membawahi proses pengawasan dan validasi hasil RUPS.
“OJK memiliki mekanisme clearing untuk menilai kelayakan nama-nama yang diusulkan dalam jajaran direksi dan komisaris. Kami berharap masukan dari DPRD bisa menjadi pertimbangan dalam proses itu,” paparnya.
Pihaknya ingin memberikan masukan ke OJK agar orang-orang yang menjabat saat kejadian kasus kredit fiktif di Jakarta tidak kemudian dipilih kembali.
“Faktanya, justru dipilih kembali. Sekali lagi, itu langkah yang tidak etis. Kami sikapi serius,” tukasnya. (rul/zul)
