KABAR MADURA | Maraknya perbaikan jalan rusak secara swadaya oleh masyarakat di sejumlah titik, baik di poros kabupaten maupun poros desa, menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Sampang.
Ketua Komisi III DPRD Sampang Agus Husnul Yakin menyampaikan bahwa inisiatif warga untuk memperbaiki jalan secara mandiri dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian dan niat membantu pemerintah. Namun, Agus menilai pemerintah seharusnya tidak tinggal diam terhadap hal tersebut.
“Setidaknya ada permohonan maaf yang disampaikan dari pemerintah kepada masyarakat,” katanya, Rabu (30/7/2025).
Agus mengatakan, penting bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan secara terbuka kondisi riil anggaran daerah dan tata cara pengajuannya, agar masyarakat memahami kendala yang dihadapi.
“Seharusnya pemkab memberikan informasi yang jelas dan pasti terhadap kondisi kemampuan anggaran, supaya masyarakat paham,” ujarnya.
Agus menjelaskan bahwa saat ini pemerintah daerah baru dilantik pada bulan Maret 2025, sementara anggaran sudah berjalan sebelumnya. Akibatnya, pembangunan yang dilakukan masyarakat saat ini memang tidak dapat dipenuhi melalui APBD karena tidak masuk dalam perencanaan awal.
“Kalaupun mau di-PAK, prosesnya ya sekarang. Arusnya itu disampaikan meskipun bukan dari bupati dan wabup atau sekda, minimal kepala dinas,” paparnya.
Meski menyayangkan kurangnya komunikasi dari pemerintah, Agus tetap mengapresiasi semangat gotong-royong masyarakat dalam menangani permasalahan infrastruktur.
Agus pun menilai, hal itu dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan ke depan.
“Ke depan ada baiknya pengerjaan proyek tidak usah dikelola oleh CV atau kontraktor. Bisa diberdayakan kepada masyarakat setempat, sehingga volumenya dapat bertambah. Karena banyak anggaran terpotong disebabkan proses tender,” pungkasnya. (yan/din)
