Diduga Satu-satunya di Jatim, Pemkab Sampang Tolak Agenda Mendikdasmen

Berita1,235 views

KABAR MADURA | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang menjadi sorotan publik setelah diduga sebagai satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang menolak kedatangan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Republik Indonesia Abdul Mu’ti dalam agenda resmi Milad Muhammadiyah ke-113.

Isu itu mencuat setelah panitia Milad Muhammadiyah Sampang mengungkapkan bahwa izin penggunaan Pendopo Bupati yang sebelumnya telah diproses sesuai prosedur, dibatalkan secara mendadak. Padahal, agenda tersebut dijadwalkan akan dihadiri langsung oleh Mendikdasmen Abdul Mu’ti.

Protokoler Mendikdasmen, Fauzi, menyampaikan bahwa sepanjang pengetahuannya, belum pernah terjadi penolakan terhadap kunjungan Mendikdasmen di daerah lain.

Baca Juga:  IHSAN Hadir di Sumenep, Jadi Wadah Besar Alumni Pesantren

“Belum pernah ada kejadian seperti ini, ini baru pertama kali terjadi di Sampang. Seharusnya sesama warga negara saling menghargai,” ujarnya, Selasa (16/12/2025).

Fauzi menegaskan, apabila benar izin penggunaan pendopo tidak diberikan oleh pemkab, pihaknya akan melaporkan kejadian tersebut kepada Mendikdasmen.

“Mungkin untuk problem di internal, kami tidak ikut-ikut. Kami tidak memihak di kubu mana pun. Namun, perlu kami tegaskan, Pak Menteri ini bukan Menteri Muhammadiyah tetapi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia,” jelasnya.

Asisten I Setdakab Sampang Sudarmanto membantah adanya penolakan terhadap kunjungan Mendikdasmen. Dia menegaskan, Pemkab Sampang tidak pernah mengeluarkan izin resmi penggunaan Pendopo Bupati untuk kegiatan tersebut.

Baca Juga:  Tiga Motor Raib dalam Sehari di Kamal Bangkalan, Aksi Maling Terekam CCTV

“Kami bukan menolak menteri, tetapi karena kegiatan tersebut dibawa oleh organisasi masyarakat,” singkatnya.

Pernyataan tersebut justru memicu polemik di tengah masyarakat. Publik mempertanyakan standar perlakuan Pemkab Sampang terhadap organisasi kemasyarakatan serta tamu negara, dan menilai adanya potensi diskriminasi dalam pelayanan pemerintahan daerah.

Hingga berita ini diturunkan, Pemkab Sampang belum memberikan klarifikasi lanjutan terkait alasan detail tidak diberikannya izin penggunaan Pendopo Bupati untuk agenda Milad Muhammadiyah ke-113 tersebut. (yan/zul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar