KABAR MADURA | Upaya mewujudkan kabupaten literasi di Pamekasan masih menghadapi tantangan serius, terutama di tingkat desa. Dari total 178 desa yang ada, baru sekitar 87 desa yang tercatat memiliki perpustakaan desa (perpusdes). Namun, dari jumlah itu, hanya sekitar 15 perpustakaan yang benar-benar aktif menjalankan kegiatan literasi.
Pustakawan Perpustakaan Daerah (Perpusda) Pamekasan Kusairi menjelaskan, persoalan utama terletak pada pengelolaan yang belum optimal. Banyak pengelola perpusdes yang harus merangkap peran sebagai perangkat desa, guru, maupun kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kondisi ini membuat pengelolaan perpustakaan kerap tidak menjadi prioritas.
Selain itu, keterbatasan fasilitas fisik juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Di sejumlah desa, bahkan ditemukan kasus buku-buku perpustakaan masih tersimpan di rumah mantan kepala desa karena belum tersedianya kantor desa yang memadai.
“Banyak yang kurang aktif karena pengelolanya tidak fokus. Ada juga kendala fasilitas, di mana buku-buku masih tertinggal di rumah kepala desa lama setelah masa baktinya habis,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Meski demikian, sejumlah desa menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Keberhasilan ini tidak lepas dari visi kepala desa yang memiliki perhatian besar terhadap penguatan sektor pendidikan dan literasi. Seperti Desa Bunter, Pademawu Timur, Tampojung Pregi, Pagendingan, hingga Kelurahan Panempan, menjadi contoh desa yang berhasil mengelola perpusdes secara aktif.
Berbagai inovasi pun dilakukan untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Salah satunya melalui program Perpusdes Keliling yang memanfaatkan sepeda motor untuk mendistribusikan buku ke sekolah dan posyandu. Selain itu, kegiatan kreatif juga digelar, seperti yang dilakukan di Pademawu Timur, di mana anak-anak diajak mewarnai setelah mengikuti kegiatan posyandu agar lebih tertarik berinteraksi dengan buku.
Upaya lain juga terlihat dari penyediaan fasilitas yang lebih layak. Kusairi mencontohkan Desa Tampojung Pregi yang telah membangun gedung khusus perpustakaan. Kemudian Kelurahan Panempan yang menyediakan ruang perpustakaan ber-AC demi kenyamanan pengunjung. Tidak hanya itu, beberapa desa juga mengadakan program kursus, les tambahan, hingga lomba literasi tingkat desa untuk mendorong budaya membaca.
“Yang aktif ini, memang kepala desanya punya semacam visi misinya, yaitu untuk membangun fokus di pemberdayaan pendidikan. Jadi ada yang diandalkan untuk perpustakaan termasuk pembelian bukunya,” tambahnya.
Terkait pendanaan, Kusairi mengungkapkan, operasional perpusdes masih sangat bergantung pada bantuan dari Perpustakaan Nasional. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang belum mampu sepenuhnya mendukung kebutuhan perpustakaan.
Dia juga menanggapi wacana penetapan Pamekasan sebagai kabupaten literasi. Menurutnya, tidak ada ketentuan resmi terkait hal tersebut dalam literatur. Namun, Kusairi menekankan bahwa yang lebih penting adalah bagaimana literasi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Yang terpenting adalah masyarakat tidak hanya tahu, tapi juga paham dan bisa mengamalkan ilmu pengetahuan itu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka,” tukasnya. (km96/zul)
