KABAR MADURA | Tidak hanya sekolah dasar negeri (SDN) di Sumenep saja yang menjadi sasaran penghapusan jika keberadaannya kurang ideal, anggota DPRD Sumenep Samioeddin juga meminta sekolah menengah pertama (SMP).
Sebab, menuntut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumenep itu kualitas dan mutu lembaga pendidikan itu harus benar-benar diperhatikan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep.
“Misalnya pantau terus melalui aplikasi yang ada, apalagi dana pendidikan itu menjadi prioritas dibiayai oleh negara,” kata dia.
Rencana penghapusan SD yang sudah tiga tahun direncanakan itu segera diselesaikan terlebih dahulu. Dia juga berharap penggabungan sekolah tidak ideal terhadap yang ideal sangat perlu untuk dilakukan.,Yyng terpenting semua tahapan sesuai ketentuan.
“Jangan selalu dibuat molor, biar menjadi motivasi bagi lembaga lain agar segera berbenah,” imbuhnya.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep Agus Dwi Saputra menyampaikan bahwa prosesnya cukup alot, misalnya untuk merampungkan keberadaan aset-asetnya. Sekolah tersebut dipaksa gulung tikar lantaran jumlah siswa yang sangat sedikit, bahkan sebagian tidak sampai 10 orang.
“Merekap aset terlebih dahulu nantinya, kalau nama-nama sekolahnya sudah ada,” paparnya.
Akibatnya, dari sebelumnya jumlah sekolah dasar di bawah naungan Disdik SUmenep sebanyak 661 sekolah, kini berjumlah 634 sekolah.
“Termasuk yang SMP kami aktif melakukan monitoring pengawasan ke lembaga-lembaga, kami berikan catatan-catatan memang,” paparnya.
Pada akhir tahun ini, penggabungan sekolah akan segera dilaksanakan, meski ada penggabungan, layanan pendidikan dasar di daerah sekolah tersebut dipastikan tidak terganggu karena siswa-siswinya langsung dipindahkan ke sekolah dasar terdekat.
“Kami akan rampungkan tahapan-tahapannya dulu,” pungkasnya. (ara/waw)
