KABAR MADURA | Anggaran senilai Rp18,5 miliar untuk kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani belum terealisasikan. Kondisi itu mendapat sorotan dari anggota DPRD Sumenep Juhari, terutama untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep selaku pelaksananya.
“Mestinya lebih awal lebih baik, sangat disayangkan dana miliaran masih tidak digunakan, petani tidak cepat juga merasakan manfaatnya,” kata dia.
Kepala DKPP Sumenep Chainur Rasyid membenarkan berkenaan dengan program tersebut. Realisasinya berbentuk swakelola dan akan segera dikontraktualkan dengan pelaksananya, dalam hal ini kelompok tani (poktan). Nantinya mereka yang akan menggarap rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani di wilayah masing-masing sesuai dengan pengajuannya.
Pihaknya mengaku belum tahu penyebab lambatnya realisasi dana tersebut. Alasan Chainur, pencairannya tidak melalui institusinya, tapi langsung ke kelompok penerima. Saat ini, masih dikoordinasikan dengan poktan penerima.
“Itu uangnya tidak masuk ke dinas, tapi langsung ke rekening masing-masing kelompok tani penerima,” imbuhnya.(ara/waw)
