KABAR MADURA | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang mewacanakan untuk membuka peluang bagi pihak swasta bisa mengelola pasar rakyat. Upaya swastanisasi itu merupakan bagian dari strategi Pemkab Sampang untuk mengakali minimnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama ini.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sampang Umi Hanik Laila mengatakan, pemerintah pusat mendorong agar dalam beberapa kebijakan yang bersifat publik bisa dikelola oleh pihak ketiga meskipun tidak semua.
Menurutnya, yang terpenting setiap kebijakan melayani masyarakat dan dapat dirasakan manfaatnya oleh publik. Nantinya, pihak swasta bisa membangun pasar umum dan infrastruktur lainya dengan bertanggung jawab ke Pemerintah Kabupaten Sampang.
“Jika kita hanya mengandalkan pembangunan dari APBD, ya sulit. Kalau kita membangun pakai APBD ini, sampai berapa kita akan menabung,” katanya, Senin (10/3/2025).
Hanik menyampaikan, teknis pengelolaan pasar nantinya ada pihak swasta yang membangun dan Pemkab Sampang akan membayar setiap tahun melalui pajak yang dihasilkan oleh pasar.
Swastanisasi itu bukan hal yang baru, tetapi diklaim sudah lumrah terjadi di setiap daerah. Pihaknya juga berharap bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikarenakan Pemkab Sampang selama ini masih sangat bergantung kepada dana transfer pusat.
“Tentu dengan kondisi anggaran yang sangat terbatas ini, kita akan memilih program yang lebih prioritas untuk dijalankan,” pungkasnya. (KM91/sub/din)
