KABAR MADURA | Sejak 2021 hingga sekarang, desa yang terkaver dalam program Desa Berdaya hanya ada tujuh desa. Hal itu dikarenakan berkaitan dengan kuota yang disediakan oleh pemerintah provinsi setempat. Indikator terpenuhinya program ini, desa yang diajukan harus memiliki badan usaha milik desa (BUMDes) yang telah berbadan hukum.
Sementara tahun ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan hanya mengusulkan lima desa untuk terkaver dalam Desa Berdaya. Namun, pihaknya masih belum tahu pasti terkait kuota yang nantinya akan diterima.
“Jika usulannya tidak terpenuhi semua, kami ambil yang lebih prioritas. Kira-kira dari kelima yang diusulkan itu mana yang mendekati. Mungkin Februari baru ada keputusan dari pemprov,” jelas Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) DPMD Pamekasan Syarif Hidayat, Kamis (11/1/2024).
Apabila berkaca pada 2023, pihaknya juga mengajukan lima desa. Akan tetapi, hanya terpenuhi tiga desa dengan pagu anggaran Rp100 juta setiap desa. Dana itu diperuntukkan untuk pengembangan tematik desa, pembangunan fisik, dan lainnya. Dia berharap, kuota dari pemprov itu tidak berkurang dari 2023.
Adapun lima desa yang diusulkan adalah Waru Barat dengan potensi desa wisata, Palengaan Laok dengan potensi bordir, Ponteh dengan potensi produk UMKM, Samatan dengan potensi integrasi pertanian, dan Padelegan dengan potensi desa wisata.
“BUMDesnya harus berbadan hukum, baru bisa kami usulkan. Kalau belum, tidak bisa,” imbuhnya.
Sekadar diketahui, pada 2023 ada tiga desa yang terkaver dalam Desa Berdaya, yakni Desa Kertagena Tengah, Bunder, dan Rek Kerrek. Tahun 2022, Pamekasan mendapatkan jatah dua desa, yakni Desa Panempan dan Gagah. Sedangkan pada 2021 dua desa juga, meliputi Desa Murtajih dan Pademawu Timur.
Pewarta: Safira Nur Laily
Redaktur: Sule Sulaiman
