KABAR MADURA | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P-APBD) 2024 di Ruang Sidang DPRD Pamekasan, Senin (5/8/2024).
Siang paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Pamekasan Halili, dengan didampingi Wakil Ketua DPRD Pamekasan Khairul Umam dan Harun Suyitno, serta dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Pamekasan Masrukin, perwakilan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Ketua DPRD Pamekasan Halili menyampaikan, serapan anggaran merupakan bagian krusial dari pengelolaan keuangan daerah. Maka dari itu, eksekutif harus mampu memetakan penyerapan anggarannya, supaya bisa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah. Hal itu juga menjadi bagian dari indikator tercapainya program prioritas yang sudah dirumuskan secara bersama-sama.
“Pencapaian Program 2024 ini harus ditingkatkan, karena hasil evaluasi LKPj kemarin masih ada beberapa kegiatan yang belum mencapai target, dan itu perlu didukung oleh anggaran yang cukup,” jelasnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menekankan eksekutif lebih proaktif dalam mengidentifikasi berbagai program yang dimungkinkan menemui kendala-kendala di lapangan, agar bisa ada solusi yang solutif. Sebab ini dampaknya adalah kepentingan masyarakat.
“Sebisa mungkin SILPA ke depan tidak terlalu besar. Artinya, setiap tahun diupayakan bisa semakin kecil, karena dengan SILPA yang kecil, menunjukan kinerja pemerintahan berjalan dengan optimal dan serapan anggaran berjalan optimal,” tegasnya.
Sementara itu, Pj Bupati Pamekasan Masrukin mengungkapkan, semangat kemitraan antara eksekutif dan legislatif akan terus ditingkatkan, supaya berbagai program prioritas yang sudah dirancang bisa terlaksana dengan maksimal.
“Kami terus bertekad untuk memaksimalkan serapan anggaran,” singkatnya.
Pewarta: Khoyrul Umam Syarif
Redaktur: Sule Sulaiman
