KABAR MADURA | Puluhan guru yang tergabung di Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Pamekasan mengadu ke Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan terkait kecilnya gaji yang diterima setiap bulan. Bahkan, diungkapkan bahwa sampai saat ini masih ada guru yang mengajar di madrasah swasta hanya digaji Rp200 ribu per bulan.
Sebagaimana diungkapkan Ketua PGM Indonesia Pamekasan Zakki saat audensi di ruang Komisi IV DPRD Pamekasan, Selasa (18/2/2025), minimnya gaji tersebut tidak sebanding dengan pengabdian. Sehingga dia berharap legislatif bisa mengadvokasi agar ada alokasi anggaran untuk tambahan insentif bagi mereka.
Anggaran tersebut, diharapkan masuk dalam program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan. Alasannya, yang diinginkan adalah kesetaraan kesejahteraan bagi guru madrasah swasta. Dengan adanya anggaran tetap, standar gaji mereka dapat tertata.
“Gaji guru swasta di madrasah ada yang Rp200 ribu sampai 500 ribu per bulan, jadi belum cukup pada garis batas yang wajar, maka kami meminta kepada Komisi IV untuk menyampaikan aspirasi kami,” ucap Zakki.
PGM Indonesia Pamekasan juga sudah mengkoordinasikan masalah gaji tersebut dengan Kemenag Pamekasan. Hal itu juga diakui masih jauh dari kewajaran.
“Barangkali di tahun 2026 ada anggaran yang bisa mencakupi guru madrasah, sehingga kesejahteraan itu bisa sama dengan yang lain,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Halili menyampaikan, aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti dengan eksekutif Pamekasan, untuk selanjutnya bisa mendapatkan respon positif..
“Tentu kami nanti akan memperhatikan kemampuan anggaran, jadi kami menyambut dan mengawal ini karena menyangkut nasib para guru, juga menyangkut anak didik kita di Pamekasan,” tegasnya. (rul/waw)
