KABAR MADURA | Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang digadang-gadang pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi siswa, justru menuai kritik keras di Sumenep. Di Kecamatan Pragaan, menu MBG dilaporkan basi bahkan berulat, sehingga memantik kekecewaan wali murid dan sorotan dari kalangan legislatif.
Anggota DPRD Sumenep M. Ramzi menilai persoalan tersebut terjadi akibat lemahnya pengawasan di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kasus itu menunjukkan pengawasannya lemah. Mestinya hal seperti ini tidak boleh terjadi, apalagi program MBG masih baru,” tegas Ramzi.
Menurutnya, kasus ini memberi kesan bahwa pelaksanaan MBG hanya sebatas menggugurkan kewajiban target, bukan menghadirkan manfaat nyata bagi siswa.
‘Kalau seperti itu, jangan-jangan bukan lagi ‘bergizi gratis’, tapi justru berisiko. Bisa seperti kasus di Pamekasan, ada yang sakit bahkan keracunan,” ujarnya.
Ramzi mendesak agar pengelola MBG lebih berhati-hati dan serius memperhatikan standar kesehatan. Dia menegaskan, apabila kejadian serupa terulang, ada indikasi unsur kesengajaan yang tak bisa ditoleransi.
Menurutnya, meski ada upaya perbaikan, kasus ini tetap meninggalkan catatan serius. Program yang sejatinya bertujuan memperkuat kesehatan generasi muda justru tercoreng karena kelalaian mendasar: kualitas makanan. Tanpa pengawasan ketat, program MBG rawan bergeser dari solusi gizi menjadi potensi masalah kesehatan bagi siswa di Sumenep.
“Kalau masih terjadi lagi, berarti ada kesengajaan. Pihak yang berkompeten harus turun tangan dan menghentikan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dapur Kecamatan Pragaan Amin Jakfar mengakui adanya persoalan tersebut. Dia menyebut, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari.
“Ya benar itu, tidak akan terjadi lagi untuk selanjutnya,” paparnya. (ara/waw)
