KABAR MADURA | Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pamekasan terus memperketat pengawasan terhadap dapur pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun hingga awal Oktober 2025, proses verifikasi Laik Higiene Sanitasi belum sepenuhnya merata di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dari total 47 dapur MBG yang beroperasi di berbagai kecamatan, data minggu pertama Oktober mencatat baru 34 dapur yang berhasil dikunjungi tim pengawas Dinkes.
Sejauh ini dari jumlah tersebut, hanya delapan dapur yang sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai tanda layak operasional berdasarkan standar kesehatan lingkungan.
Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan Dinkes Pamekasan, Achmad Syamlan menjelaskan, inspeksi ke dapur MBG dilakukan dengan tiga fokus utama.
Pertama, Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) yang menilai kelayakan sarana dan prasarana dapur, mulai dari kebersihan area, ketersediaan wastafel dan tempat sampah injak, hingga sistem pembuangan limbah.
“Dari hasil IKL, ada yang nilainya sudah mencapai 80 poin ke atas, tapi ada juga yang masih di angka 73–75. Untuk yang belum memenuhi, kami berikan saran dan tenggat waktu perbaikan,” paparnya.
Aspek kedua adalah pengambilan sampel makanan, yang dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kontaminasi baik dari air maupun bahan pangan. Hasil uji laboratorium menjadi dasar evaluasi agar dapur menjaga kualitas makanan tetap layak konsumsi setiap hari.
“Kami ingin setiap dapur bisa mempertahankan kualitas makanan yang sama setiap harinya,” tegas Syamlan.
Selain pemeriksaan teknis, Dinkes juga melakukan penyuluhan keamanan pangan dan personal higiene bagi para penjamah makanan. Edukasi diberikan langsung di lokasi dapur, agar para relawan memahami standar kebersihan diri dan tata cara pengolahan makanan yang benar.
“Banyak dari mereka baru tahu kalau seragam penjamah tidak boleh dipakai dari rumah, tetapi harus dipakai di tempat kerja. Begitu juga pentingnya mandi sebelum mulai memasak,” ungkapnya.
Menurutnya, pemahaman dasar tentang personal higiene menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan pangan, terlebih karena makanan yang diproduksi setiap hari dikonsumsi oleh ribuan anak sekolah penerima manfaat program MBG.
Meski pengawasan rutin telah dilakukan, Dinkes mengakui masih terdapat sejumlah dapur yang belum memenuhi standar kelayakan. Beberapa di antaranya masih kekurangan fasilitas dasar seperti tempat sampah injak, sistem pengolahan limbah yang belum memadai, serta penataan area dapur yang belum sesuai standar.
“Kalau nilainya di bawah 80, kami beri catatan dan waktu untuk perbaikan. Kami tidak main-main mengawal program ini karena menyangkut keselamatan penerima manfaat,” tegasnya.
Syamlan menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pendampingan dan pemeriksaan lanjutan hingga seluruh dapur MBG di Pamekasan memenuhi standar laik higiene dan memperoleh sertifikat resmi.
Program MBG merupakan program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan asupan gizi anak sekolah. Karena itu, pelaksanaannya membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, tenaga relawan, dan tenaga kesehatan agar kualitas makanan yang disajikan tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan higienis.
“Standar kesehatan tidak boleh ditawar. Ini soal mutu pelayanan dan kesehatan anak-anak kita,” pungkas Syamlan. (rul/ong)
