KABAR MADURA | Perusahaan Rokok (PR) Cahaya Pro kembali menjadi perusahaan dengan jumlah buruh penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) terbanyak di Kabupaten Pamekasan tahun 2025.
Berdasarkan data Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan, dari 54 perusahaan yang terinventarisasi, sebanyak 418 buruh PR Cahaya Pro menerima BLT DBHCHT dari total 4.458 penerima yang diproyeksikan.
Owner PR Cahaya Pro H. Fathor Rosi menyampaikan sangat bersyukur dan mengapresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan atas perhatian yang terus diberikan kepada para pekerja industri rokok. Menurutnya, posisi Cahaya Pro sebagai penerima terbanyak bukan hal baru. Tapi, sejak tahun-tahun sebelumnya dan hal itu sangat berarti bagi para karyawannya.
“Alhamdulillah, bukan hanya tahun 2025, tapi sudah dua sampai tiga tahun terakhir Cahaya Pro selalu menduduki peringkat pertama. Itu karena semua karyawan kami sudah didaftarkan di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, sebagai syarat penerima BLT DBHCHT,” paparnya, Rabu (22/10/2025).
H. Fathor Rosi berkomitmen untuk terus menjaga kesejahteraan karyawan, termasuk bagi yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan. Dia mengambil kebijakan internal agar para buruh yang tidak terdata tetap memperoleh bantuan serupa yang berasal darinya.
“Dari 518 karyawan, yang menerima BLT sebanyak 418 orang. Yang tidak dapat karena alasan administrasi, tetap kami bantu agar tidak ada kecemburuan. Kami ingin semua merasakan manfaatnya,” terangnya.
Selain fokus pada kesejahteraan karyawan, PR Cahaya Pro juga dikenal sebagai salah satu perusahaan pembayar pajak terbesar di Pamekasan. Kata Fathor Rosi, keberhasilan perusahaannya bukan semata soal bisnis, melainkan wujud komitmen untuk terus berkontribusi bagi negara.
“Motivasi kami sederhana, ingin memiliki usaha yang tertib, aman, dan bisa diwariskan ke anak cucu. Kami ingin tetap survive, diterima masyarakat, serta menjadi perusahaan yang taat hukum dan berkontribusi bagi negara,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia berharap para pemangku kebijakan terus hadir membina industri rokok lokal agar tetap kondusif dan berdaya saing. Menurutnya, peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat serta mendorong peningkatan ekonomi masyarakat Madura.
“Pemerintah harus hadir membina, bukan membinasakan. Industri rokok di Madura punya potensi besar, baik untuk serapan tenaga kerja maupun kesejahteraan petani tembakau. Jangan sampai Madura dicap sebagai sarang rokok ilegal,” tegasnya. (rul/zul)
