KABAR MADURA | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang tengah membahas empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prioritas tahun 2025. Pembahasan itu dilakukan di tengah ketidakpastian ekonomi daerah akibat rendahnya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Ketua DPRD Sampang Rudi Kurniawan menjelaskan, empat raperda itu merupakan hasil usulan gabungan antara eksekutif dan legislatif. Dua di antaranya merupakan inisiatif DPRD, sementara dua lainnya berasal dari pihak eksekutif.
“Empat raperda itu antara lain Raperda Desa Wisata dan Raperda Perlindungan serta Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah yang merupakan inisiatif DPRD,” jelasnya, Kamis (23/10/2025).
Sementara dari pihak eksekutif ada Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Raperda Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurut Rudi, keempat raperda itu mendesak untuk segera dibahas karena memiliki dampak langsung terhadap arah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD bersama TAPD dan Bapemperda menegaskan bahwa raperda inisiatif DPRD harus segera dibentuk sebagai wujud tanggung jawab legislatif dalam memperkuat pembangunan daerah,” ungkapnya.
Politikus muda Partai NasDem itu menambahkan, Raperda tentang Desa Wisata diharapkan mampu mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal di sektor pariwisata berbasis desa. Sedangkan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja akan memberikan payung hukum bagi masyarakat yang bekerja di sektor formal maupun informal.
Dia juga menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif agar pembangunan di Sampang tetap berkelanjutan.
“Kami berharap kerja sama ini terus terjaga, sehingga Sampang semakin maju, aman, dan kondusif,” pungkasnya. (yan/zul)
