Titik Terang Pilkades Sampang, Kemendagri Restui Pelaksanaan 2026

Berita121 views

KABAR MADURA | Harapan masyarakat Kabupaten Sampang untuk segera melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) akhirnya menemui titik terang. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) memberikan lampu hijau kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang untuk menggelar Pilkades serentak pada 2026.

Kepastian itu disampaikan oleh Ketua DPRD Sampang Rudi Kurniawan usai melakukan konsultasi bersama seluruh unsur pimpinan dan perwakilan fraksi DPRD ke Kantor Kemendagri di Jakarta.

“Kemendagri telah menegaskan bahwa Pilkades boleh dilaksanakan pada 2026, dengan catatan seluruh prasyarat administrasi, anggaran, dan keamanan daerah harus dipenuhi,” ujarnya, Rabu (12/11/2025). 

Menurut Rudi, keputusan itu menjadi hasil penting setelah beberapa bulan terakhir muncul gelombang demonstrasi dan desakan masyarakat yang menuntut kejelasan jadwal Pilkades.

Baca Juga:  Dukung Perjuangan Haji Her, Ulama dan Ribuan Petani Doa Bersama untuk Kelancaran Musim Tanam Tembakau

“Pemkab Sampang dapat menggelar Pilkades dengan catatan tersedianya anggaran, jaminan keamanan, dan kondusifitas masyarakat. Serta dukungan pelaksanaan dari pemerintah daerah,” imbuhnya. 

Lebih lanjut, Rudi menjelaskan, seluruh fraksi di DPRD telah sepakat untuk mengalokasikan anggaran Pilkades tahun 2026, meskipun anggaran itu akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Semua fraksi sudah satu suara. Untuk mengangarkan Pilkades tahun 2026, tapi kita tetap melihat kemampuan keuangan daerah,” tegas politisi Partai NasDem itu.

Rudi menyebut, setelah konsultasi ini, DPRD Sampang akan menggelar rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) untuk membahas besaran dan skema pembiayaan Pilkades.

Baca Juga:  Hardiknas 2026 di Sampang, Wabup Tekankan Kolaborasi Wujudkan Pendidikan Berkualitas

“Semuanya harus sinkron, untuk selanjutnya DPRD akan menggelar rapat bersama dan akan membahasnya dengan anggota Banggar,” pungkasnya.

Sebelumnya, ribuan warga dari berbagai desa di Sampang sempat menggelar aksi besar menuntut pelaksanaan Pilkades. Aksi itu berujung ketegangan dengan aparat keamanan dan mendorong DPRD mengambil langkah konsultasi ke pemerintah pusat.

Sekadar diketahui, kini dari 180 desa di Sampang, 143 desa dipimpin penjabat (Pj) kepala desa. Sementara 37 desa lainnya dijabat kepala desa definitif. (yan/zul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *