Pemkab Pamekasan berpotensi tidak merekrut PPPK dan PNS baru sebagai upaya memenuhi ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen pada tahun 2027.
Kemendagri
Ali Masykur Soroti Keterbatasan Kewenangan DPRD di Era Otonomi Daerah, Dr. Dadang: harus Merdeka
Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur menyoroti sempitnya kewenangan legislatif daerah sejak berlakunya UU 23/2014, terutama dalam penyelesaian aspirasi dan masalah daerah yang harus melalui Kemendagri. Sementara itu, Dr. Kadarisman menegaskan bahwa DPRD tetap harus bersikap independen dan tidak berada di bawah Kemendagri maupun DPR RI.
Titik Terang Pilkades Sampang, Kemendagri Restui Pelaksanaan 2026
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan restu kepada Pemkab Sampang untuk menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 2026. DPRD Sampang memastikan akan menyiapkan anggaran dan koordinasi dengan pemerintah daerah demi kelancaran pelaksanaan Pilkades.
Rotasi dan Mutasi Pejabat di Pamekasan Tunggu Rekomendasi BKN
Pemkab Pamekasan akan segera melakukan rotasi dan mutasi 20 pejabat JPT pratama. Pelantikan menunggu rekomendasi BKN setelah proses administrasi ke Kemendagri selesai.
Pemkab Sumenep Mulai Siapkan Mutasi dan Promosi Jabatan Strategis
Penyegaran jabatan di lngkungan Pemkab Sumenep akan segera dilaksanakan usai peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-80 di Agustus 2025 ini.
Pemkab Pamekasan Belum Ajukan Rotasi dan Mutasi Eselon III ke Kemendagri
Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah mendapatkan izin teknis untuk melaksanakan rotasi dan mutasi jabatan eselon III dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, hingga saat ini, pengajuan untuk mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) belum dilakukan.
Pj Bupati Pamekasan Janji Segera Proses Pergantian Kapus
Setelah lama menjadi bahan diskusi, akhirnya Pj Bupati Pamekasan Masrukin angkat bicara mengenai pergantian Kepala Pusat Layanan Kesehatan (Puskesmas) Teja. Dia berjanji akan segera merealisasikan pergantian tersebut. Sebab setiap jabatan fungsional yang diberi tambahan struktural harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP).
Seleksi JPT Dua OPD di Sampang Berlanjut di Kemendagri
Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang hingga kini belum tuntas, sebab masih proses lanjutan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dua OPD di Pamekasan Tanpa Pimpinan, Pengisian Tunggu Rekomendasi dari Kemendagri
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan sudah mengambil sumpah jabatan terhadap 176 aparatur sipil negeri (ASN), Selasa (27/6/2023). Namun dalam tahapan tersebut masih tersisa dua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih kosong.
Ketua DPRD Sampang: Usulan Pj Bupati Harus Kental Pertimbangan Politik
Masa jabatan bupati dan wakil bupati (wabup) Sampang berakhir pada 31 Desember 2023. Setelah itu, jabatan kepala daerah akan diisi oleh seorang penjabat (Pj) bupati. Pj dipilih dari unsur aparatur sipil negara (ASN) dan ditetapkan oleh presiden Republik Indonesia (RI).
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.