KABAR MADURA | Angka prevalensi stunting di Pamekasan pada awal tahun 2026 menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan Saifuddin, melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Achmad Syamlan, berdasarkan data Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM), angka stunting Pamekasan saat ini berada di level 2,03 persen data di tahun 2026.
Angka tersebut menunjukkan penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya, yang berada di angka 3, 11 persen.
“Untuk target, kami berupaya tetap berada di bawah 5 persen. Menurunkan stunting itu sangat sulit dan butuh waktu lama, jadi kami targetkan angka stunting di Kabupaten Pamekasan tidak boleh lebih dari 5 persen,” ungkapnya, Selasa (21/4/2026).
Meskipun secara data menurun, Dinkes Pamekasan memberikan perhatian khusus pada wilayah yang memiliki angka stunting di atas 4 persen, yang dikategorikan sebagai wilayah agak rawan.
Berdasarkan data E-PPGBM di bulan Maret 2026, terdapat beberapa puskesmas yang mencatatkan prevalensi stunting cukup tinggi, di antaranya, ada Puskesmas Pegantenan dengan jumlah 474 balita, Puskesmas sebanyak 165 balita, Puskesmas Panaguan sebanyak 196 balita, Puskesmas Proppo sebanyak 121 balita, Puskesmas Tlanakan sebanyak 140 balita, kemudian yang terakhir Puskesmas Sopaah sebanyak 123 balita.
Sebaliknya, beberapa wilayah berhasil menekan angka stunting hingga di bawah 1 persen, seperti Puskesmas Pademawu 0,15 persen, Larangan Badung 0,55 persen, Puskesmas Tampojung Pregi 0,57persen, dan Puskesmas Palengaan 0,88 persen.
Di tahun 2026, tercatat dengan ciri yang dialami balita yang mana kasus memiliki badan kurus, dan kasus berat badan kurang.
Stunting di Pamekasan dinilai sebagai kasus multisektoral. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari penyakit kronis yang menghambat penyerapan gizi, malnutrisi akibat kurangnya asupan makanan bergizi, hingga faktor pola asuh.
“Banyak masyarakat yang menitipkan pengasuhan anak kepada neneknya. Selain itu, faktor ekonomi dan sanitasi juga berpengaruh. Sebagian besar kasus ditemukan di daerah pedesaan di luar wilayah perkotaan, di mana keterjangkauan harga pangan bergizi menjadi tantangan,” jelasnya.
Terkait turunnya anggaran, Achmad Syamlan mengungkapkan bahwa dana alokasi khusus (DAK) untuk pemberian makanan tambahan (PMT) lokal yang biasanya baru terealisasi pada bulan Juni, Dinkes Pamekasan mengambil langkah taktis di triwulan pertama.
Kunci utamanya, imbuh Syamlan, adalah mengaktifkan kehadiran masyarakat ke posyandu hingga 100 persen. Posyandu dianggap sebagai tujuan utama untuk memantau status kesehatan masyarakat secara riil di lapangan. Selain itu, Dinkes Pamekasan mendorong integrasi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Program MBG dan PMT lokal tidak akan tumpang tindih, melainkan saling melengkapi. Jika MBG diberikan siang hari, PMT bisa diberikan pagi hari. Yang terpenting, makanan tersebut benar-benar dikonsumsi oleh anak yang bermasalah gizi, bukan oleh anggota keluarga lainnya,” pungkasnya. (km96/waw)
