KABAR MADURA | Program pembangunan infrastruktur jalan di Bangkalan tahun 2026 menghadapi penyesuaian anggaran akibat kenaikan harga material konstruksi yang cukup signifikan. Kondisi itu membuat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Bangkalan harus menyusun ulang skema keuangan sejumlah proyek yang telah direncanakan.
Sejumlah material konstruksi yang sebelumnya berada di kisaran Rp1,6 juta kini naik menjadi Rp2 juta. Kenaikan sebesar Rp400 ribu atau sekitar 25 persen itu dinilai berdampak langsung terhadap biaya pelaksanaan proyek rekonstruksi jalan.
Kepala DPUPR Bangkalan Rizal Mardiansyah mengatakan, tahapan perencanaan pembangunan infrastruktur sebenarnya telah rampung. Namun, perubahan harga material membuat pihaknya harus kembali menyesuaikan perhitungan anggaran proyek, khususnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Secara perencanaan sudah selesai. Tetapi karena ada perubahan harga material, saat ini kami sedang melakukan penyesuaian ulang terhadap kebutuhan anggarannya,” ujarnya, Senin (12/5/2026).
Namun, Rizal memastikan sejumlah proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tetap berjalan sesuai tahapan. Tahun ini, Pemkab Bangkalan memperoleh alokasi DAK sebesar Rp37 miliar untuk pembangunan dan rekonstruksi enam ruas jalan kabupaten.
“Kalau yang bersumber dari DAK saat ini masih berproses dan insyaallah dalam waktu dekat sudah bisa direalisasikan,” tambahnya.
Sementara itu, proyek pembangunan jalan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp101 miliar masih berada dalam tahap penyesuaian anggaran. Dana tersebut direncanakan untuk pembangunan dan peningkatan 56 ruas jalan di berbagai titik di Bangkalan.
Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Bangkalan Guntur Setyadi menambahkan, pihaknya masih menghitung besaran penyesuaian anggaran akibat kenaikan harga material dan jasa konstruksi. Sebab itu, nominal tambahan kebutuhan anggaran hingga kini belum dapat dipastikan.
“Penyesuaian harganya masih dalam tahap penghitungan, jadi belum bisa dipastikan angkanya,” tuturnya.
Menurut Guntur, lonjakan harga material dipengaruhi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak pada biaya distribusi serta harga barang konstruksi lainnya. Kondisi itu secara otomatis turut memengaruhi harga satuan pekerjaan di lapangan.
“Kenaikan ini salah satunya dipicu perubahan harga minyak atau BBM, sehingga berpengaruh terhadap harga barang dan jasa lainnya,” jelasnya.
Di tengah kondisi tersebut, DPUPR Bangkalan memastikan pembangunan infrastruktur jalan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah. Namun, penyesuaian anggaran dinilai perlu dilakukan agar pelaksanaan proyek tetap berjalan sesuai spesifikasi dan target pembangunan yang telah direncanakan. (fik/zul)
