KABAR MADURA | Dengan kebutuhan ideal sekitar 50 ribu ton per tahun, kekurangan pupuk bersubsidi di Sumenep dinilai Ketua Asosiasi Distributor Pupuk Indonesia (ADPI) Sumenep Mu’izzi Jauhari perlu penambahan di tahun 2024 ini. Jumlah itu mengacu pada kebutuhan tahun 2023 lalu. Sementara jatah dari pemerintah untuk tahun 2024 ini hanya 26 ribu ton.
Mu’izzi menjelaskan, jika berkaca pada tahun sebelumnya, pupuk bersubsidi di Sumenep kekurangan hingga separuh dari kebutuhan.
“Kami saat ini masih menunggu SK dari pemerintah, jika sudah ada penambahan maka baru segera didistribusikan ke kios-kios,” katanya, Minggu (21/4/2024).
Kendala saat ini, kata Mu’izzi, banyak para petani yang belum ikut kelompok tani, sehingga sulit mendapatkan pupuk bersubsidi, karena penebusan saat ini dibuka kapan saja. Di tingkat produsen lini II, seperti di Gudang Desa Pakandangan, Gudang Kalianget, mulai dibuka.
Dia berharap, petani juga harus mengontrol jatah subsidi selama satu tahun. Karena terkadang ada juga petani yang menghabiskan jatah pupuk subsidi selama satu tahun di masa tanam pertama. Sehingga petani kehabisan stok pupuk subsidi di masa tanam berikutnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep Chainur Rasyid mengatakan, alokasi penambahan pupuk bersubsidi memang ada, tetapi saat ini masih belum diketahui berapa jumlah pupuk itu yang akan dialokasikan ke Sumenep.
“Menunggu dari Provinsi Jawa Timur ya, ini masih rapat dengan Pemprov Jatim,” kata pria yang juga biasa disapa Inung itu.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari mengaku akan melakukan rapat di internal komisinya. Nantinya akan dilanjutkan rapat bersama DKPP Sumenep dan distributor.
“Berdasarkan pengakuan para petani, sejumlah petani mengalami kesulitan pupuk. Sehingga masyarakat mengaku kebingungan untuk mendapatkan pupuk, makanya ini akan diseriusi,” kata politisi PPP itu.
Pewarta: Imam Mahdi
Redaktur: Wawan A. Husna
